“Setelah itu, kita bangun ulang,” tegas Dandim 1620/Loteng Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, Kamis (18/3).
Langkah itu dilakukannya demi mencegah buruknya kualitas hunian korban gempa yang dibangun dari dana siap pakai (DSP) pemerintah pusat. Selain pembongkaran, pihaknya juga melakukan renovasi dan perbaikan RTG. Karena ada yang kurang lengkap, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menahan gempa dikemudian hari.
Contohnya, besi yang tidak sesuai spesifikasi dan pemasangan. Kemudian pondasi bangunan yang miring dan lain sebagainya. “Intinya, RTG yang dibangun harus sesuai dengan nama yakni, rumah tahan gempa,” tandas Tangkas.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan para aplikator wajib menyediakan bahan-bahan bangunan yang sesuai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknik. “Tidak boleh asal-asalan,” tegasnya.
Selain itu, aplikator wajib membangun RTG sesuai rencana anggaran belanja. Berikut, pengawasan tukang bangunan harus bersifat melekat dan simultan. Dengan harapan, jangan sampai mereka asal membangun, asal jadi dan asal cepat. “Ingat ini baik-baik,” tegasnya lagi.
Jika dikemudian hari kembali melakukan kesalahan, maka pihaknya mengancam tidak segan-segan bertindak tegas. Bahkan akan membawa persoalan itu ke ranah hukum. "Karena sejak jauh-jauh hari kita sudah ingatkan," ujar Tangkas.
Untuk itu, pihaknya sewaktu-waktu akan meninjau progres pembangunan RTG. “Kalau di tempat kami aman-aman saja, penanganannya sudah sesuai aturan yang ada,” tambah Kepala Desa (Kades) Labulia, Kecamatan Jonggat Mahjat, terpisah.
Kata dia, total RTG yang dibangun di Desa Labulia sebanyak 600 unit. Saat ini, warga sudah menempati rumahnya masing-masing. Saat gempa terjadi tahun 2018 lalu, rata-rata rumah mengalami rusak ringan dan rusak sedang. “Hanya hitungan jari tangan saja yang rusak berat,” pungkasnya. (dss/r5) Editor : Rury Anjas Andita