"Delapan puskesmas ini ada di Langko, Muncan, Aik Darek, Wajegeseng, Tanak Beak, Pringgarata dan Teruwai. Tahun ini dua dulu yang dikerjakan, Pringgarata dan Teruwai," ucap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng Nasrullah pada wartawan, Rabu (24/4).
Ini disampaikan Nasrullah usai menghadiri hearing masyarakat Loteng bagian selatan di kantor DPRD Loteng. Dimana salah satu tuntutan mereka adalah pembangunan puskesmas rawat inap untuk kawasan Pujut Barat yang sudah dijanjikan sejak tahun 2017 oleh Dikes Loteng dan sampai sekarang belum terealisasikan. Meliputi Desa Tanak Awu, Desa Ketara, Desa Pengembur, Desa Kerame Jati, Desa Tumpak dan Desa Prabu.
"Jangankan yang itu (dalam tuntutan, red) untuk sisa yang enam puskesmas belum prototype saja masih dalam perencanaan," imbuhnya.
Ia menjelaskan, untuk pembangunan puskesmas baru yang turun lapangan menganalisa adalah dari Kementerian Kesehatan. Sebab pusat juga yang menentukan berapa banyak anggaran yang akan digelontorkan untuk membangun puskesmas baru.
"Analisanya tentang jumlah penduduk, aksesnya seperti apa, jarak tempuh ke rumah sakit terdekat seberapa jauh, luas wilayah yang akan dijadikan lokasi puskesmas dan lainnya," ucap Nasrullah.
Sebab itu, sesuai arahan pusat maka pemda harus memaksimalkan dahulu perbaikan puskesmas lama menjadi prototype. "Ada syaratnya sesuai PMK, punya standarisasi. Jika tidak puskesmas ini tidak bisa juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," ungkap Nasrullah.
Dikes Loteng tak menampik, Gumi Tatas Tuhu Trasna masih membutuhkan kehadiran puskesmas yang lebih banyak. Sebab satu sisi, daerah juga berupaya menaikkan tipe RSUD Praya sehingga memunculkan rumah sakit-rumah sakit pratama sebagai penyangga rumah sakit.
Menyoal janji Dikes Loteng terhadap masyarakat pada tahun 2017 lalu, Nasrullah menyebut, kemungkinan itu dijanjikan saat kepala dinas yang sebelumnya menjabat. Selain itu, seiring berjalannya waktu aturan juga berubah dari Kementerian Kesehatan.
"Kami juga dihadapkan aturan baru untuk utamakan dulu puskesmas menjadi prototype," tegasnya.
Pengurus Yayasan Insan peduli umat NTB Supardi Yusuf mengatakan, ada empat hal yang menjadi tuntutan masyarakat Loteng bagian selatan. Salah satunya pembangunan puskesmas rawat inap yang sudah dijanjikan sejak tahun 2017. "Hingga kini belum terealisasikan," jengahnya.
Masyarakat, kata dia, tidak butuh anggaran pusat untuk menunggu perbaikan yang menjadi tuntutan mereka. Perbaikan bisa dilakukan memakai APBD Loteng. "Bayar THR ASN saja bisa Rp 50 miliar dari APBD, kenapa puskesmas dan jalan tidak," sindir Supardi.
Bosan dengan janji-janji yang diberikan, Supardi pun mengancam akan mengajak masyarakat Loteng bagian selatan untuk golput pada Pilkada 2024. Sebab dinilai tak memenuhi harapan masyarakat. "Betul, kami akan golput jika ini tidak ditanggapi," ancamnya.
Adapun tiga tuntutan lainnya, kata Supardi, antara lain perbaikan ruas jalan dari Desa Pengembur menuju Desa Tumpak di Kecamatan Pujut. Kemudian, perbaikan ruas jalan dari Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat menuju Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya. Serta ruas jalan dari Buncot menuju Monsun di Desa Pengembur menuju Desa Kerame Jati di Kecamatan Pujut.
"Sebelas miliar saja bisa diperbaiki jalan-jalan ini. Kami akan demo besar-besaran jika tidak ditanggapi, semua ini kan dijanjikan saat jaman bupati Suhaili, Suhaili selesai tidak ada realisasi," tegas Supardi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Loteng Muhalip yang menerima hearing mengatakan, tidak ada titik temu lantaran masyarakat memaksa ingin dihadirkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Loteng. Pihaknya sudah menghadirkan pejabat teknis dari OPD terkait, namun ditolak. Merasa tidak bisa mengambil kebijakan terhadap tuntutan tersebut.
"Kita sudah sepakat Senin depan akan bertemu lagi, menghadirkan kepala dinas dari OPD ini serta TAPD," tukas Ketua DPC Gerindra Loteng ini. (ewi)
Editor : Redaksi Lombok Post