LombokPost-Puluhan petani tembakau dari Kecamatan Praya Timur menggedor kantor bupati Lombok Tengah (Loteng). Mereka meminta pemda turun tangan menyelamatkan tanaman tembakau tahun ini. Juga soal manfaat DBHCHT bagi petani.
”Tahun ini petani sudah menanam tembakau, kami minta bagaimana perhatian pemda agar musim tanam kali ini tidak rusak, itu saja,” ucap Koordinator Aksi Petani Tembakau Hamzanwadi pada wartawan saat hearing ke kantor bupati, Selasa (9/7).
Menjadi pertanyaan besar petani tembakau, sambungnya, ada perbedaan besar terkait alokasi DBHCHT yang diterima Loteng dibandingkan kabupaten/kota lain.
Ia menyebut, untuk Lotim diketahui perolehan cukai hasil tembakau mencapai Rp 4 miliar lebih. Sementara di Loteng mencapai Rp 6 miliar lebih. Namun, alokasi DBHCHT yang diterima Loteng lebih sedikit dibandingkan Lotim.
”Mereka (Lotim, red) dapat Rp 78 miliar, sedangkan kita (Loteng, red) dapat Rp 71 miliar. Bahkan Kota Mataram yang tidak tanam tembakau dapat Rp 70 miliar. Kan lucu, jika ini menjadi dasar pembagian DBHCHT makanya kami minta ada transparansi apa yang menjadi indikator alokasi ini,” bebernya.
Setelah ada kejelasan mengenai alokasi DBH-CHT ini, petani tembakau berharap ada perhatian lebih dari pemda mengenai nasib para petani. Terutama bagaimana menyelamatkan proses tanam tembakau hingga panen nanti. “Persoalan di lapangan soal kesulitan air saja, ini kan bisa ditangani dari DBHCHT,” tukas Hamzanwadi.
Pelaksana Asisten II Setda Loteng Lendek Jayadi usai menerima hearing mengatakan, alokasi DBHCHT kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. “Jika diberikan dana yang tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan belanja, maka uang itu akan sia-sia dan dikembalikan,” katanya.
Perbandingan alokasi antara Lotim dan Loteng, dinilai tidak terlalu jauh karena itulah kebutuhan yang diajukan Pemda Lotim maupun Loteng. ”Saya yakin ada rasionalitas data yang menjadi basis penyaluran alokasi, sehingga dana yang diberikan sesuai data tersebut,” tutup dia. (ewi/r11)
Editor : Akbar Sirinawa