Lombok Post-Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah (Loteng) berharap partisipasi aktif kelompok rentan dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Mulai dari partisipasi dalam mengambil keputusan, advokasi dan pengarahan kebijakan, kaum pelaku pembangunan, penerima manfaat hingga inovasi dan kreativitas. Sebab, melibatkan kelompok rentan dalam pembangunan bukan hanya kewajiban moral, tetapi investasi yang cerdas bagi masyarakat dan negara secara menyeluruh.
“Dengan memastikan pembangunan melibatkan dan memperhatikan kebutuhan semua kebutuhan masyarakat, dapat mendiptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan,” ucap Kepala Bapperida Loteng Lalu Wiranata dalam Musrenbang Tematik Kelompok Rentan di kantor bupati, Jumat (28/2).
Ia menuturkan, pada musrnebang ini berbagai pihak hadir, seperti pemerintah daerah (pemda), lembaga masyarakat, organisasi non pemerintah dan warga masyarakat. Mereka bersama-sama membahas rencana pembangunan, alokasi anggaran, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
“Partisipasi aktif menjadi kunci dalam proses musrenbang ini, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan yang riil dan aspirasi masyarakat,” bebernya.
Ia berharap, musrenbang yang melibatkan kelompok rentan itu dapat mencapai sejumlah tujuan. Antara lain, mengidentifikasi terhadap permasalahan kelompok rentan, mengidentifikasi terhadap potensi dalam upaya pemberdayaan kelompok rentan dan disabilitas sesuai kebutuhan, menyusun usulan program kegiatan kelompok rentan.
“Serta menentukan prioritas kegiatan kelompok rentan yang akan diintegrasikan ke dalam program kegiatan perangkat daerah dan stakeholder terkait tahun anggaran 2026,” terang Miq Wir akrab disapa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya mendorong, agar para penyandang disabilitas bisa lebih mandiri, tidak tergantung pada keluarga, saudara maupun orang lain. Sebab itu, diperlukan pemberian keterampilan bagi penyandang disabilitas.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Loteng dapat memberikan porsi lebih dalam Balai Latihan Kerja (BLK) kepada penyandang disabilitas. “Saya minta 20 persen slot dari pelatihan BLK untuk disabilitas, berikan dia kesempatan. Jika tersedia slot 20 orang, berikan empat untuk disabilitas,” tegasnya.
Selain keterampilan, sambung sekda, bisa memberikan modal berupa alat-alat kerja. Dengan harapan, begitu mereka selesai berlatih, para penyandang disabilitas bisa bekerja dengan mengimplementasikan sesuai pelatihan yang diikuti. “Tolong ini dicatat,” cetus Sekda.
Ia menuturkan, keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pembangunan membutuhkan partisipasi dari semua pihak termasuk kelompok rentan. Mereka terdiri atas, penyandang disabilitas, kelompok perempuan, kelompok lansia, kelompok masyarakat miskin dan kelompok lainnya.
“Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapat akses dan kesempatan berpartisipasi pada proses pembangunan di Lombok Tengah,” katanya.
Terkait persoalan yang dihadapi kelompok rentan, lanjut Sekda Firman, pemda dihadapkan pada beberapa persoalan. Seperti, belum optimalnya cakupan layanan bagi kelompok penyandang disabilitas dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Belum optimalnya kualitas layanan dasar dan akses layanan publik yang ramah lingkungan bagi kelompok rentan.
“Belum terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak mereka,” terang mantan kepala Dinas PUPR Loteng itu. (ewi)
Editor : Jelo Sangaji