Lombok Post-Pemerintah daerah (pemda) Lombok Tengah (Loteng) bersama Kementerian Sosial RI meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Lokasi yang berada di Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata itu membutuhkan lahan seluas 10 Hektare (Ha). Lahan ini dipastikan milik pemda setempat.
“Kita sedang melihat lebih dekat kondisi dan keadaan (lahan sekolah rakyat, red),” ucap Bupati Loteng HL Pathul Bahri pada wartawan usai survei lokasi, Jumat (11/4).
Walau lahan ini milik pemda, kata bupati, selama ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk ditanami pohon singkong, ubi jalar, cabai dan sebagainya. Meski yang berada di lokasi lahan hanya empat kepala keluarga (KK), diakui bupati perlu turut dipikirkan tali asih untuk mereka.
“Yang tinggal disini kan orang Lombok Tengah maka perlu juga kita berikan perhatian nantinya sebelum ini (sekolah rekyat, red) dibangun,” tambahnya.
Bagi orang nomor satu di Gumi Tastura itu, bertemu langsung dengan warga perlu dilakukan. Selain mensosialisasikan keberadaan sekolah rakyat. Bupati ingin memastikan tidak ada kekhawatiran masyarakat setempat.
“Kami akan segera membentuk tim,” ujar politisi Gerindra itu.
Tidak hanya persoalan warga, lanjut Miq Pathul akrab disapa, perlu diperhatikan adalah akses jalan menuju sekolah nantinya. Saat ini kondisi jalan melintasi area persawahan dengan lebar terbatas.
“Kami ingin ada pelebaran jalannya, minimal 20 meter sebagai jalan masuknya. Ini semua kita lakukan demi rakyat dan orang-orang yang kurang beruntung,” tegas Miq Pathul.
Menyoal aksesbilitas sekolah, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng HL Firman Wijaya menambahkan, sarana prasarana di luar gedung sekolah seperti pelebaran jalan akan ditangani pemda Loteng.
“Sedangkan pembangunan fasilitas di dalam kawasan sekolah ditangani pusat,” cetusnya.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Strategis NTB Kementerian Sosial RI Agus Setiawan menuturkan, pembangunan sekolah menggunakan design prototype yang masih dibahas pemerintah pusat. Dari hasil survei pertama ini, dirinya akan laporkan ke Direktorat Pelaksana Strategis terkait kondisi atau keadaan lahan.
“Untuk sementara ini kami melihat dari luasan lahan sudah masuk kriteria yakni lima sampai 10 Ha,” singkat Agus. (ewi)
Editor : Akbar Sirinawa