Lombok Post-Dinas Kesehatan Lombok Tengah membantah tegas adanya pungutan iuran untuk hewan kurban kepada semua ASN dan PPPK lingkup dinas tersebut.
Kabar ini muncul setelah beredarnya tangkapan layar percakapan di salah satu WA group tentang pungutan iuran kurban yang ditujukan kepada semua ASN dan PPPK lingkup Dinas Kesehatan Lombok Tengah.
Pesan tersebut berisi pengumuman tentang hasil kesepakatan dalam pertemuan yakni nominal iuran yang harus dikeluarkan ASN dan PPPK untuk perayaan Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Hasil pertemuan tadi iuran untuk korban acara Idul Adha semua ASN dan PPPK: Kapus Rp 500 ribu, Dokter Rp 500 ribu, Fungsional Ahli Madya Rp 500 ribu, staf dan KTU Rp 100 ribu. batasnya hari Senin,” sebut salah satu pegawai yang enggan disebutkan namanya pada Lombok Post, Jumat (30/5).
Dia menjelaskan, perihal iuran tersebut juga dikeluhkan sejumlah tenaga kesehatan di puskesmas. Ia mengatakan sumbangan tersebut bagus, jika saja tidak ada kesan memaksa dan nominal yang dipatok oleh pihak Dinas Kesehatan.
“Hendaknya sedekah atau kurban jangan ada sifat memaksa yang menyebutkan nominal jumlah yang harus kami keluarkan. Tradisi yang setiap tahun seperti ini sepertinya hanya ada di Lombok Tengah,” bebernya.
Selain itu, banyak pula ASN nonmuslim yang juga mendapat keharusan mengeluarkan iuran kurban tersebut. Sehingga mereka yang muslim merasa tidak enak.
“Ini kami duga ada tekanan dari pemda supaya ada kesan pemerintah sekian banyak hewan yang di kurban sebagai branding mereka. Kalau berkorban ya silahkan pakai uang dan dengan kesadaran sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disebut diterima hingga Rp 5 juta atau lebih hanya diterima bagi dokter yang terbilang sudah senior. Namun beda cerita dengan ASN PPPK seperti dirinya yang hanya menerima TPP sebesar Rp 250 ribu.
“TPP sampai 5 juta mungkin ada, tapi itu dokter yang sudah lama, kalau saya cuma 250 ribu dan ini tiap tahun, kalau ditanya satu-satu saya yakin tidak berkenan namun tidak ada yang berani protes,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah dr Suardi mengatakan, itu adalah urunan yang sifatnya tidak memaksa dan ditujukan bagi siapa saja yang mau ikut berkurban.
Selain itu, urunan ini sudah menjadi agenda rutin setiap Idul Adha sebagai bentuk kesadaran masing-masing untuk bersedekah.
“Tidak ada paksaan bagi siapa yang mau berkurban, misalnya (iuran) Rp 100 ribu, masa keberatan. Ini sedekah yang hanya setahun sekali,” ungkapnya pada Lombok Post.
Suardi mengatakan, iuran ASN tersebut, disisihkan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didapatkan selama 12 bulan dan kemudian disisihkan 1 bulan untuk berkurban.
“Iuran dari TPP 12 bulan dan 1 bulan untuk berqurban. TPP mereka besar bisa mencapai 8 juta rupiah, yang 500 ribu masa keberatan. Tidak hanya puskesmas, saya kepala dinas iurannya Ro 1,5 juta, sekdis Rp 1 juta namun tetap tidak ada paksaan,” bebernya.
Dikatakan, untuk Dinas Kesehatan ditargetkan memotong dua ekor sapi kurban dan ketentuan dari pemerintah daerah ini pun tidak dipaksa pemerintah. “Kita juga tidak ada paksaan dari pemerintah daerah,” cetusnya.
Selain itu, hasil dari urunan hewan kurban ini bisa disumbangkan ke yayasan atau masjid yang ditentukan oleh pihak puksesmas masing-masing. Bahkan ada pula yang kembali lagi ke mereka.
“Urunan yang dikeluarkan itu dikumpulkan terlebih dahulu dan akan kembali ke mereka. Dia beli sendiri dan diserahkan kemana di atur sendiri,” kata Suardi.
Dikatakan, urunan ini pun ada dokter dan kepala puskesmas nonmuslim juga ikut bersedekah. Artinya, yang nonmuslim saja antusias urunan hewan kurban, sedangkan yang muslim justru perhitungan.
“Kan pelit sekali itu namanya, sedekah ini kan setahun sekali,” tutup dia. *
Editor : Siti Aeny Maryam