LombokPost-Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri angkat bicara soal viralnya video Bupati Lombok Timur Haerul Warisin.
Sebelumnya, Bupati Lombok Timur mengusir pemandu wisata asal Lombok Tengah di perairan Pantai Ekas, Lombok Timur.
Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri meminta agar polemik ini tidak lagi diperpanjang.
“Jangan perpanjang soal tersebut. Kalau kita melihat kondisi kita di Lombok Tengah, di Pasar Jelojok misalnya, banyak pedagang berasal dari Lombok Timur. Inilah yang mencerminkan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri disela senam bersama di halaman kantor bupati, Jumat (20/6).
Bupati Lombok Tengah Pathul menegaskan, meskipun laut menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengawal, dan memanfaatkannya secara aman dan adil.
“Kita punya tugas untuk menjaga dan mengawal agar tetap aman serta bisa memperoleh manfaat dari hasil laut tersebut,” sambungnya.
Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini menyampaikan, masyarakat Lombok Timur juga banyak yang beraktivitas di wilayah pesisir selatan Lombok.
Menurutnya, hubungan antara masyarakat Gumi Tastura dan Gumi Paer harus dipandang sebagai bagian dari satu keluarga besar.
“Orang Lombok itu keluarga besar. Lombok Timur juga bagian dari kita. Laut ini milik pemerintah pusat. Tidak bisa kita mengatakan orang tidak boleh berkunjung ke Teluk Ekas, meskipun mereka tidak menginap di sana. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Bupati Lombok Tengah Pathul berharap, agar persoalan ini menjadi pelajaran bersama.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan diskusi antar daerah dalam mengambil kebijakan, agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
“Ini bukan soal menyalahkan siapa, tapi menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama. Menjadi referensi ke depan bahwa koordinasi dan diskusi itu penting agar kita mampu mengambil kebijakan secara arif dan bijaksana,” pungkas orang nomor satu di Lombok Tengah ini.
Sebelumnya, anggota DPRD Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, tidak ada yang keliru dari cara bupati Lombok Timur.
Namun memang, kurang baik dan kurang tepat ketika seorang kepala daerah melakukan tindakan marah-marah di depan wisatawan asing.
“Nah, sekarang pemkab Lotim coba mikir deh untuk memperbaiki itu. Apa yang diperlukan? Guide-nya sudah bagus atau tidak? Infrastrukturnya diperbaikilah, kan infrastruktur ini bukan hanya jalan, tapi organisasi kepariwisataan dan perangkat-perangkatnya,” beber Bang Memed sapaannya.
Diketahui, persoalan ini sudah lama terjadi namun belum ada solusi hingga kini. Sebab itu, dia menyarankan agar kedua belah pihak bisa duduk bersama.
Sebab persoalan ini bukan bicara soal zona eksklusif atau kawasan. Melainkan soal keberadaan wisatawan yang hendak berselancar namun dilarang karena tidak menginap di Lotim.
“Misalnya, orang menginap di Kuta, Awang, Mertak, terus mau berselancar ke Pantai Ekas karena ombaknya bagus, sampai disana tidak boleh. Apa kata dunia? Berkaca dari MotoGP deh, sirkuitnya di Loteng, tapi dimana yang penuh hotelnya? Mataram, Senggigi, semua kebagian,” tegas dia. *
Editor : Jelo Sangaji