LombokPost – Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Pathul Bahri saat mengikuti sesi wawancara seleksi Paritrana Award tingkat Provinsi NTB, didampingi oleh Kepala Bapperida Lombok Tengah Lalu Wiranata, serta Kepala BPKAD Lombok Tengah Taufikurrahman yang akrab disapa Arman.
Dalam kesempatan tersebut, Pathul Bahri menyoroti pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan.
"Komitmen terutama terhadap pekerja rentan menjadi sebuah kewajiban," ujarnya. Beliau juga mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Lombok Tengah yang pernah meraih juara di tingkat nasional. "Karena memang dulu kami oleh tim di tingkat nasional, izin ya, kami pernah dapat juara pada saat itu, maka mempertahankan itu berat sekali namun menjadi sebuah kewajiban," tegasnya.
Bupati Pathul Bahri mengakui bahwa target dari Pemerintah Pusat untuk Lombok Tengah cukup besar.
Ia juga menyadari adanya tantangan dalam adaptasi anggaran pasca-pandemi COVID-19.
"Cukup besar dengan kondisi yang hari ini kita sedang beradaptasi dengan anggaran juga kan, kejadian-kejadian dulu ada COVID dan lain sebagainya, ini kan kita sedang beradaptasi namun target-target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat insya Allah kita akan mampu untuk mencapainya," tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap regulasi dan peraturan, baik Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda), yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.
Meskipun menyadari beratnya upaya mempertahankan prestasi dan mencapai target, Pathul Bahri menyatakan keyakinannya.
"Mempertahankan kerja-kerja berat, namun kita punya keyakinan dengan ikhtiar ya, dan nawa itu bersinergi, berkolaborasi, dihargakan pelayan hadap masyarakatnya agar insya Allah bisa tercapai," tuturnya.
Terkait kebutuhan anggaran, Bupati Lombok Tengah memperkirakan bahwa pihaknya memerlukan sekitar Rp12 miliar untuk merealisasikan komitmen ini.
"Makanya itu, untuk menuju itu memang kami butuh sekitar 12 miliar ya, tapi kami berkomitmen untuk itu, nantilah kita pikirkan caranya, karena ini kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat," pungkasnya, menunjukkan tekad kuat demi kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB Nasrullah Umar mengatakan Pagelaran Paritrana Award yang sudah dimulai sejak tahun 2017 ini merupakan penghargaan tahunan dari pemerintah yang diinisiasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan, didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
”Pemberian Paritrana Award merupakan apresiasi untuk mendorong terwujudnya cakupan keseluruhan (universal coverage) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” terangnya.
Salah satu indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah tingginya kepedulian dan partisipasi aktif pemerintah maupun perusahaan dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah untuk mencegah adanya masyarakat miskin baru akibat terjadinya risiko sosial ekonomi.
Pada tahapan wawancara ini masing-masing kandidat diwajibkan menghadirkan pimpinan tertingginya, seperti pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota dihadiri langsung oleh kepala daerah dan didampingi oleh 2 pejabat di lingkungannya, sedangkan pada kandidat badan usaha/perguruan tinggi dihadiri oleh setingkat direktur utama/CEO/rektor/setara dan didampingi oleh 2 pejabat dari manajemen badan usaha/perguruan tinggi.
”Masing-masing kandidat akan memaparkan kepada tim penilai bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan diterapkan di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya.
Editor : Jelo Sangaji