LombokPost-Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan milik Pemkab Lombok Tengah seluas 10 hektare memicu kekhawatiran sejumlah warga Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata.
Mereka khawatir rumah yang telah ditempati selama tiga generasi masuk dalam area pembangunan
“Kami mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, tapi berharap ada solusi terbaik dari pemerintah daerah,” ujar Nahli, warga setempat, Rabu (23/7).
Nahli menjelaskan, lahan seluas 10 hektare yang ditempati enam kepala keluarga (KK) itu telah menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan warga selama tiga generasi. Mereka bertani dan berkebun.
“Dari zaman nenek kakek, warga kami sudah tinggal di sini, tiga keturunan,” cetusnya.
Nahli berharap, rencana pembangunan yang dijadwalkan tahun ini diselesaikan dulu secara baik oleh pemkab. Sejauh ini, warga baru dua kali bertemu bupati dan wakil bupati. Namun, belum ada kesepakatan yang tercapai.
“Apakah direlokasi, tali asih dan sebagainya, belum ada,” beber Nahli.
Menurutnya, mediasi baru sebatas pencocokan dokumen dan kajian dari pemkab. Meski belum bersertifikat, warga tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kami sebagai warga juga ingin ini selesai, baru ada pembangunan. Saya dukung pembangunan (Sekolah Rakyat),” tegas dia.
Sebelumnya, Wakil Bupati Loteng HM Nursiah mengatakan, pemkab telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Desa Taman Indah untuk membangun Sekolah Rakyat. Para siswa akan belajar di lingkungan baru yang lebih nyaman.
Dari sisi infrastruktur dasar, kata Wabup, lahan tersebut sudah memiliki akses air bersih dan listrik. Namun, akses jalan masih perlu ditingkatkan.
Ia menilai, Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi untuk menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami pastikan warga sekitar lokasi juga ikut mendukung pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar mantan Sekda Loteng ini.
Wabup menambahkan, program ini tidak membebani keuangan daerah karena seluruh pembiayaan ditanggung APBN. (ewi/r7)
Editor : Jelo Sangaji