LombokPost-Dana transfer ke daerah (TKD) kembali menyusut.
Pemangkasan besar-besaran ini membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus memutar otak agar layanan publik dan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Untuk Lombok Tengah, dana transfer menyusut hingga ratusan miliar rupiah.
“Nilai Rp 383 miliar lebih ini belum termasuk pemangkasan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), bisa mencapai Rp 405 miliar, lebih besar lagi,” ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Taufikurrahman Puanote, Kamis (9/10).
Ia mengatakan, pemangkasan DBHCHT di tingkat Pemprov NTB bisa mencapai 50 persen, yang tentu berdampak pada pembagian ke kabupaten.
Arman, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah daerah masih menunggu keputusan gubernur.
“Ya bisa jadi dari (DBHCHT) Rp 94 miliar ikut berkurang, tunggu arahan pak Gubernur,” jelasnya.
Menurutnya, pemangkasan ini membuat sebagian besar proyek infrastruktur terhapus.
Hanya tersisa sekitar Rp 7 miliar untuk pembangunan infrastruktur kesehatan.
Dampaknya juga terasa pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk alokasi Dana Desa.
“Dana Desa ini ada 10 persen dari dana perimbangan. Yang biasanya Rp 1,7 triliun menjadi Rp 1,3 triliun, otomatis ke desa yang semula Rp 170 miliar menjadi Rp 130 miliar,” terangnya.
Ia menilai, kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian pemerintah pusat terhadap prioritas nasional, yang wajib didukung daerah.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan Nasional, LPKA Lombok Tengah Laksanakan Panen Ubi
Program seperti koperasi merah putih, desa nelayan merah putih, makan bergizi gratis, tiga juta rumah, pengendalian inflasi, dan harga pangan tetap menjadi prioritas.
“Walaupun anggaran terbatas, ini prioritas pemerintah pusat yang harus tetap dianggarkan di daerah,” kata mantan Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah ini.
Arman menambahkan, kepala OPD kini dituntut tidak hanya menjaga kebijakan publik, tetapi juga menata belanja dan mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru.
“Saat ini realisasi PAD kita baru capai 70-an persen, kami pun di BKAD harus lakukan pengetatan pencairan,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah Lalu Wiranata membenarkan, potensi pemangkasan bisa lebih besar jika alokasi DBHCHT ikut berkurang.
“Kemungkinan ini akan dipangkas juga, sehingga bisa lebih dari Rp 400 miliar,” katanya.
Miq Wir, sapaan akrabnya, mengaku tahun depan akan menjadi masa sulit bagi pemda.
Karena itu, pekan ini pihaknya menuntaskan evaluasi kinerja OPD tahun 2025.
Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan pagu dan penyesuaian target rencana kerja OPD tahun 2026.
“Kemungkinan belanja yang paling terdampak adalah infrastruktur. Jalan, irigasi, dan jembatan terhapus semua karena yang hilang sebagian besar adalah DAK fisik. Hanya menyisakan Rp 7 miliar untuk puskesmas,” beber Miq Wir.
Terkait strategi menghadapi kondisi ini, Miq Wir mengatakan hal itu sedang dibahas agar pembangunan tetap berjalan meski terbatas.
Fokus utama diarahkan pada pendidikan, kesehatan, dan pelindungan petani tembakau melalui perbaikan irigasi.
Baca Juga: Pembalap MotoGP Kritik Soal Gravel, MGPA Klaim Tidak Dikeluhkan FIM dan Dorna
“Lombok Tengah sudah mengalami pemangkasan hingga tujuh kali sejak Covid. Tahun ini dipangkas Rp 59 miliar, tahun depan Rp 383 miliar. Ke depan akan banyak program yang berkurang volumenya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemkab Lombok Tengah juga akan memperkuat koordinasi dengan anggota DPR RI asal Dapil NTB Pulau Lombok, lembaga vertikal, hingga NGO.
“Sekitar bulan ini atau November, kita akan bertemu,” katanya.
Miq Wir menjelaskan, bentuk final dari pemangkasan ini belum diketahui.
Namun, ia yakin anggaran tersebut akan kembali ke daerah dalam bentuk program baru.
“Hanya saja bentuknya seperti apa kita belum tahu, bisa saja untuk Sekolah Rakyat, MBG dan sebagainya,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida