LombokPost-Pemerintah kabupaten (pemkab) Lombok Tengah segera menyalurkan bantuan bibit ayam petelur lengkap dengan kandang kepada keluarga yang masuk kategori Keluarga Risiko Stunting (KRS).
Program yang dibiayai tanpa APBD ini ditujukan guna mempercepat pemenuhan gizi balita penderita stunting.
“(Program) ini muncul berdasarkan hasil evaluasi, inovasi selama ini,” kata Wakil Bupati (Wabup) Loteng M Nursiah pada wartawan, Kamis (20/11).
Ia menyampaikan, tren penurunan angka stunting berlangsung cukup signifikan di Loteng.
Pada tahun 2023 angka stunting tercatat 17 persen, naik menjadi 36 persen pada 2024, lalu turun kembali ke 24,9 persen pada 2025. Per November 2025, pihaknya mencatat angka 9,28 persen.
“Makanya, untuk mewujudkan (penurunan, red) kembali, kita mengarahkan ke kemandirian stunting,” tambah Wabup Nursiah.
Wabup menjelaskan, konsep kemandirian stunting akan dibangun dengan memanfaatkan kearifan lokal, salah satunya melalui pemberdayaan usaha masyarakat berbasis peternakan.
“Nanti akan disiapkan kandang, disiapkan ayam, pakan termasuk pendamping oleh Dinas Pertanian dan Peternakan,” tegas politisi Golkar ini.
Wabup menyebut program tersebut akan diluncurkan bulan depan melalui uji coba di satu desa.
Jika berhasil, program akan diperluas ke 154 desa dan kelurahan di Gumi Tastura.
“Insyaallah, kami akan launching program ini pada dalam waktu dekat,” kata dia.
Ia menegaskan, anggaran program tidak berasal dari APBD sehingga tidak membebani program lain.
Namun, wabup tidak merinci pihak yang berkontribusi dalam pendanaannya.
“Dari mana saja, bisa siapa saja, gotong royong,” cetus Wabup.
Mantan Sekda Loteng ini merincikan, pada satu kepala keluarga yang memiliki anggota keluarga yang stunting akan menerima 18 ekor ayam.
Ayam-ayam tersebut setiap hari bertelur.
“Hasil telurnya ini boleh dijual juga untuk kebutuhan pemenuhan gizi anaknya,” tuturnya.
Penerima manfaat dibatasi hanya untuk keluarga yang terdata memiliki anggota keluarga stunting.
Mekanisme itu dipilih agar pemenuhan gizi dapat diterima langsung tanpa proses berlapis.
“Langsung basisnya adalah KK yang miskin dan stunting. Ini pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang memiliki anggota stunting,” tutup Wabup Nursiah.
Editor : Kimda Farida