Nama Dono Kasino Indro (DKI) dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan. Lantaran nama politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini identik dengan trio komedi legendaris, Warkop DKI. Siapa sangka sebelum terjun ke dunia politik, dirinya hanyalah anak petani dan staf desa.
----
SENYUM semringah terpancar pada raut wajah Dono Kasiono Indro (DKI) yang baru saja diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Lombok Tengah (Loteng). Tepuk tangan meriah menyambut kehadirannya saat menuju kursi barisan paling depan Fraksi PKS DPRD Lombok Tengah.
Pria yang berangkat dari Dapil III Pujut-Praya Timur itu, menggantikan Mahrup yang tersandung kasus hukum. Namanya yang unik menjadi perhatian khalayak.
Kepada wartawan, Dono mengaku, nama aslinya hanya satu kata, Dono. Namun ketika lulus sekolah dasar, almarhum gurunya menambahkan nama Kasino Indro pada ijazah kelulusan sehingga menjadi Dono Kasino Indro.
“Jadi ikut semua ijazah sekolah, kartu keluarga dan KTP menjadi Dono Kasino Indro,” seloroh DKI.
Nama yang diambil dari grup komedi itu kini membawa berkah baginya. Melalui proses panjang, pelantikan tersebut menandai perjalanan politiknya.
Lahir dari keluarga petani dan pernah bekerja sebagai operator alat berat, perjalanan hidupnya mengantarkan menuju kursi legislatif. DKI lahir di Serenang dan besar di Desa Mertak, Loteng. Walau tumbuh dari keluarga petani, Dono tidak menutupi latar belakang tersebut ketika diwawancarai awak media.
Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada laman Info Pemilu KPU, Dono Kasino Indro berusia 37 tahun. Pendidikan formal terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Mataram pada 2004-2007. Setelah lulus, ia kembali berkegiatan dan mulai meniti karir di sektor riil di Loteng.
Sebelum dikenal sebagai anggota dewan, Dono berkecimpung sebagai petani dan pekerja lapangan. Pekerjaan itu membuatnya akrab dengan proyek infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat desa, mulai pembukaan akses jalan hingga pengelolaan lahan.
“Saya hanyalah masyarakat biasa dari selatan, mungkin takdir yang memanggil hingga akhirnya mendaftar sebagai caleg dari PKS,” katanya.
Dono juga memiliki rekam jejak sebagai aktivis kelompok tani. Ia pernah menjadi Ketua Kelompok Tani Desa Mertak pada 2019—2020 dan terlibat dalam perkumpulan penyewaan alat berat. Dari aktivitas itu, ia banyak bersentuhan dengan persoalan kesejahteraan petani, akses permodalan, hingga ketersediaan sarana produksi.
Dono juga sempat bekerja sebagai staf di Pemerintah Desa Mertak. Pengalaman itu menjadi pintu masuk baginya untuk memahami tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan anggaran desa, dan mekanisme pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Keterlibatan Dono di politik semakin intens ketika bergabung dengan PKS dan maju sebagai calon anggota DPRD Loteng pada Pemilu 2024. Ia diusung sebagai calon nomor urut 7 PKS pada Dapil III Pujut-Praya Timur.
Dalam rekapitulasi akhir, Dono meraih 2.519 suara dari total 13.096 suara PKS dan menjadi peraih suara terbanyak kedua di internal partainya di bawah Mahrup yang memperoleh 4.385 suara.
Kasus korupsi penyaluran KUR pada 2021—2022 yang menjerat Mahrup, mengubah Nasib Dono. Setelah proses hukum berjalan dan partai memproses mekanisme PAW, nama Dono Kasino Indro diajukan sebagai pengganti.
“Sebelumnya saya juga tidak pernah berpikir jadi anggota dewan, namun dengan (pelantikan) itu maka menjadi amanah bagi saya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji