LombokPost-Rencana mutasi dan rotasi pejabat di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum terealisasi hingga awal Januari 2026, meski sebelumnya ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Sejumlah jabatan strategis Eselon II hingga kini masih diisi pelaksana tugas.
“Nanti dulu, InsyaAllah kalau sudah selesai nanti kami sampaikan,” ujar Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri kepada wartawan, Jumat (2/1).
Sebelumnya, Bupati Pathul menargetkan perombakan kabinet rampung pada Desember 2025.
Mutasi tersebut direncanakan mencakup pejabat Eselon II, III, dan IV sebagai langkah penataan organisasi pemerintahan dan optimalisasi kinerja perangkat daerah.
Proses tersebut telah didahului serangkaian tahapan, di antaranya uji kompetensi (job fit) bagi puluhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta asesmen bagi pejabat Eselon III.
“Pejabat eselon II yang lowong itu ada sekitar tujuh, kita isi dengan pelaksana tugas sementara ini,” singkatnya.
Adapun tujuh jabatan Eselon II yang saat ini lowong yakni Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DP3AKB, Asisten, dan Staf Ahli.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Loteng Ahmad Supli mengatakan, keterlambatan pelaksanaan mutasi menimbulkan tanda tanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat.
Sejumlah jabatan penting, baik di level Kepala OPD maupun posisi administrator lainnya, masih diisi pelaksana tugas.
Kondisi tersebut, jika berlarut, dikhawatirkan menghambat efektivitas pengambilan keputusan serta laju pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain itu, bagi pejabat yang telah mengikuti proses evaluasi, penundaan ini menciptakan ketidakpastian.
“Meskipun Bupati telah menegaskan pengisian jabatan akan dilakukan secara proporsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil penilaian yang objektif, fokus kerja ASN rentan terganggu isu-isu rotasi yang terus menggantung,” katanya.
Ia menambahkan, awal tahun merupakan periode krusial untuk konsolidasi dan perencanaan anggaran tahunan.
Tanpa struktur organisasi yang definitif dan pejabat yang mantap di posisinya, percepatan birokrasi dalam menjalankan program strategis daerah menjadi tertahan.
Meski demikian, ia berharap draf mutasi yang telah rampung dapat segera ditetapkan pada awal 2026 agar penataan birokrasi dapat berjalan optimal dan seluruh elemen pemerintahan bekerja maksimal di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Editor : Kimda Farida