LombokPost-Komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Bupati L Pathul Bahri dan Wakil Bupati M Nursiah dalam menjamin hak kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional.
Kali ini, Gumi Tatas Tuhu Trasna sukses menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya Tahun 2026 dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, didampingi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dalam ajang UHC Awards 2026 yang berlangsung khidmat di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri yang hadir langsung menerima trofi penghargaan menyatakan, bahwa capaian ini adalah buah dari sinergi kolektif.
“Alhamdulillah, penghargaan UHC Madya ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama seluruh elemen pemerintah daerah serta dukungan masyarakat Lombok Tengah,” ujar Bupati Pathul dengan nada syukur.
Menurut Bupati, capaian ini membuktikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat Loteng. Dengan status UHC, warga tidak perlu lagi risau akan hambatan biaya saat membutuhkan layanan medis. Meski telah meraih kategori Madya, Bupati Pathul menegaskan pihaknya tidak akan berpuas diri.
“Ini menjadi motivasi besar bagi kami. Target ke depan, Lombok Tengah harus naik kelas ke Kategori Utama. Saya minta seluruh OPD terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata dari program JKN ini,” tegasnya didampingi Kepala Dinas Kesehatan Loteng Suardi.
Politisi Gerindra ini menyampaikan, dalam memberikan perlindungan kesehatan ini pemerintah daerah menggelontorkan anggaran hingga Rp 150 miliar per tahun. Meski berat, tetapi semua ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memberikan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat di daerah.
Melihat besaran alokasi ini, kata bupati, beberapa upaya dilakukan pemkab Loteng agar bisa memenuhi alokasi anggaran.
Antara lain, rasionalisasi besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pejabat dan pegawai lingkup pemkab Loteng. Kebijakan ini awalnya sempat menuai polemik internal, sebab sebagian besar pejabat sangat bergantung pada TKD tersebut.
Namun, mau tidak mau kebijakan tersebut harus dilakukan. Guna memastikan kepentingan masyarakat luas, yakni jaminan kesehatan bisa terpenuhi.
“Kesehatan merupakan prioritas pembangunan di Loteng selain pendidikan. Maka semaksimal mungkin anggaran daerah kita arahkan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesehatan,” beber Bupati Pathul.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Selong per 1 Januari 2026 cakupan program UHC di Loteng mencapai 98,99 persen atau sebanyak 1.130.601 jiwa. Tetapi dari total kepesertaan jaminan kesehatan ini, hanya 922.718 jiwa atau 80,79 persen berstatus aktif.
“Dengan status UHC ini masyarakat Loteng tidak perlu khawatir ketika mau berobat atau mendapat layanan kesehatan lainnya. Cukup dengan menunjukkan KTP Loteng,” sebut Bupati Pathul.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar dalam arahannya menekankan, bahwa daerah yang meraih UHC telah memenuhi standar kepesertaan minimal 98 persen dari total penduduk.
Ia mengapresiasi kepala daerah yang berani mengalokasikan anggaran dan tenaga untuk memastikan warganya terproteksi jaminan kesehatan.
“Keberhasilan ini menunjukkan dedikasi pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar rakyat. Untuk daerah yang sudah di level Madya, saya dorong agar tahun depan bisa melompat ke Utama dengan fokus pada kemudahan akses dan kualitas layanan di RSUD maupun Puskesmas,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Dengan diterimanya penghargaan ini, pemkab Loteng semakin memperkokoh posisinya sebagai daerah yang pro-rakyat, memastikan bahwa layanan kesehatan yang adil dan merata bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di pelosok desa hingga kota.
Editor : Kimda Farida