LombokPost-Wakil Bupati (wabup) Lombok Tengah M Nursiah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat layanan pendidikan inklusif berbasis data pada 2026.
Hal itu disampaikan saat membuka Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di ballroom kantor bupati, Selasa (24/2).
Menurut wabup, data terbaru menunjukkan sebanyak 5.317 siswa di Lombok Tengah teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi alarm sekaligus pijakan kuat bagi pemerintah untuk segera bergerak lebih terarah dan terintegrasi.
“Pendidikan inklusif tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Ini harus menjadi gerakan bersama lintas perangkat daerah, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa, serta didukung dunia usaha dan organisasi penyandang disabilitas,” tegasnya.
Ia menekankan, pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak harus diwujudkan melalui lima aspek akomodasi layak. Yakni, akses fisik dan lingkungan yang ramah, pembelajaran adaptif, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh.
Wabup juga mengapresiasi dukungan mitra pembangunan, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan INOVASI, yang selama ini mendampingi penguatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.
Melalui forum tersebut, Pemkab Lombok Tengah berharap setiap komitmen dukungan dirumuskan secara jelas dan terukur untuk siapa, kapan dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pemantauan berkelanjutannya.
“Ini momentum memastikan tidak ada satu pun anak Lombok Tengah yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” kata wabup.
Sementara itu, Kepala Bapperida Lombok Tengah Lalu Wiranata, menjelaskan diskusi terpumpun tersebut merupakan tindak lanjut hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) yang telah melalui proses verifikasi dan validasi bersama jejaring puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
Dari total 9.934 peserta didik yang terdata, rinciannya sebanyak 540 siswa masuk kategori hambatan berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan.
“Data ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan layanan pendidikan yang lebih sistematis dan tepat sasaran. Termasuk untuk meningkatkan literasi, numerasi, pembentukan karakter, serta menekan angka anak tidak sekolah,” jelasnya.
Editor : Redaksi Lombok Post