LombokPost-Fraksi Partai NasDem DPRD Lombok Tengah mendesak pemerintah membenahi tata kelola kawasan Mandalika pascabanjir bandang di Lombok Tengah. Penegakan hukum dan evaluasi izin pembangunan dinilai mendesak dilakukan untuk menekan risiko bencana.
Wakil Ketua Fraksi Murdani mengatakan, berbagai pelanggaran tata ruang di kawasan strategis pariwisata nasional itu tidak bisa lagi dianggap sepele.
Pembangunan vila dan hotel yang diduga tidak sesuai rencana tata ruang wilayah, ditambah aktivitas tambang ilegal, disebutnya memperparah kerusakan lingkungan dan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana.
“Daya dukung dan daya tampung lingkungan seharusnya menjadi prinsip dasar pembangunan. Tapi dalam praktiknya, banyak investasi justru mengabaikan aspek tersebut,” tegasnya pada Lombok Post, Senin (2/3).
Ia menilai alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, memicu erosi, serta mengubah pola aliran air. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir saat curah hujan tinggi mengguyur wilayah selatan Lombok.
Fraksi NasDem juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan di kawasan itu, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun pengelola kawasan seperti ITDC. Penegakan hukum dinilai belum berjalan maksimal dan terkesan tebang pilih.
“Masyarakat kecil cepat ditertibkan ketika melanggar. Tapi proyek-proyek besar yang izinnya bermasalah justru seolah dibiarkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Murdani menegaskan pemerintah harus memastikan setiap pembangunan di Mandalika sesuai rencana tata ruang dan aturan lingkungan yang berlaku. Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, khususnya vila, hotel, dan aktivitas pertambangan, dinilai mendesak dilakukan.
Selain itu, ia mendorong penguatan sistem pengawasan serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pengembangan pariwisata, kata dia, tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan keselamatan warga.
“Kalau tata kelola tidak segera dibenahi, banjir dan longsor akan terus menghantui. Mandalika harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan, bukan hanya mengejar investasi,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa