LombokPost-Aspirasi masyarakat Kecamatan Pringgarata dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Lombok Tengah 2027 tercatat cukup banyak. Sebanyak 24 usulan prioritas disampaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga program pemberdayaan masyarakat.
Usulan musrenbang itu mencakup perbaikan ruas jalan kabupaten, peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, perbaikan jaringan irigasi, pengadaan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan gedung desa, serta rehabilitasi jembatan.
Kemudian pengadaan kontainer sampah hingga pengembangan sarana dan prasarana wisata di Desa Sepakek. Selain pembangunan fisik, masyarakat juga mengusulkan program pemberdayaan pemuda melalui pelatihan kewirausahaan serta penguatan ketahanan pangan di tingkat desa.
Namun dari puluhan usulan itu, sebagian besar belum dapat diakomodasi. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengaku terbentur keterbatasan anggaran, menyusul pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang berdampak langsung pada ruang fiskal pemerintah kabupaten.
Kondisi ini membuat banyak program prioritas masyarakat terancam tertunda. Terutama yang membutuhkan anggaran besar seperti pembangunan jalan dan infrastruktur irigasi.
Dari seluruh usulan, hanya program pemberdayaan pemuda melalui pelatihan kewirausahaan dan ketahanan pangan yang berpeluang besar direalisasikan. Program ini dinilai selaras dengan arah kebijakan dan prioritas program nasional sehingga lebih mudah mendapat dukungan anggaran.
Wakil Bupati (wabup) Loteng M Nursiah menegaskan, kemampuan fiskal daerah tetap menjadi acuan utama dalam menentukan realisasi program pembangunan, khususnya infrastruktur.
“Karena yang menjadi patokan kita pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur adalah anggaran daerah untuk membreakdown usulan-usulan masyarakat tersebut,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang di Kantor Camat Pringgarata, Senin (30/3).
Meski demikian, ia tetap optimistis peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi lebih banyak usulan masyarakat pada tahap perencanaan selanjutnya.
Menurutnya, kandasnya sejumlah usulan pembangunan akibat keterbatasan anggaran telah dipahami oleh para kepala desa dan pemerintah kecamatan. Namun seluruh aspirasi tetap akan dibawa ke tahapan pembahasan berikutnya, mulai dari musrenbang tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.
“Usulan-usulan dalam musrenbang ini akan tetap kita sampaikan pada tahapan musrenbang kabupaten, provinsi hingga nasional. Sebab, usulan warga masih kita anggap wajar karena itulah kondisi yang mereka rasakan di lapangan,” jelas Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini.
Pemkab Loteng, lanjutnya, akan tetap mengupayakan agar usulan yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah, baik direalisasikan secara penuh maupun bertahap.
Untuk usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat, seperti perbaikan jalan strategis, pemerintah daerah akan mengajukannya melalui skema bantuan pusat, termasuk program berbasis Instruksi Presiden (Inpres).
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng Murdani menilai forum musrenbang harus mampu menghasilkan usulan yang realistis dan selaras dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta berkurangnya Dana Desa berdampak langsung pada menurunnya kemampuan APBD dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“Seperti kita tahu TKD dipangkas, Dana Desa juga dipangkas sehingga berdampak pada berkurangnya kemampuan APBD membiayai usulan-usulan tersebut,” cetus politisi NasDem tersebut.
Karena itu, ia mengimbau agar pemerintah desa lebih memprioritaskan usulan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan selaras dengan program nasional, terutama dalam upaya menguatkan ekonomi warga yang masih tergolong lemah.
Program seperti pengembangan UMKM, penguatan usaha rakyat, serta peningkatan swasembada pangan melalui revitalisasi jalan usaha tani dinilai lebih berpeluang mendapat dukungan anggaran.
Selain melalui musrenbang, Murdani juga menekankan pentingnya masyarakat memanfaatkan jalur pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dan aspirasi reses sebagai alternatif memperjuangkan usulan pembangunan. Menurutnya, banyak program pemerintah pusat yang dapat diakses daerah melalui jalur tersebut, termasuk program berbasis Instruksi Presiden.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian usulan agar tidak tertunda hingga dua tahun anggaran ke depan. “Tahun ini usulan-usulan masyarakat yang melalui pokir dan reses dewan sejak bulan Februari hingga akhir Maret ini, jangan sampai usulan yang disampaikan tidak masuk pembahasan tahun ini, malah jadi dua tahun ke depan. Kasihan masyarakat,” tegasnya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dan DPRD dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kini menjadi fokus utama kebijakan nasional.
Editor : Akbar Sirinawa