LombokPost-Persoalan sampah menjadi isu krusial dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Lombok Tengah (Loteng) di Kecamatan Praya Barat. Pembuangan sampah sembarangan di sepanjang jalan berstatus provinsi dinilai semakin mengkhawatirkan dan butuh penanganan serius.
Tumpukan sampah di pinggir jalan tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga mencoreng citra daerah yang berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Jalur ini merupakan akses utama wisatawan, sehingga kondisi kotor dikhawatirkan memberi kesan negatif.
Baca Juga: LKPJ APBD Lombok Tengah 2025, Kinerja Pathul-Nursiah Tunjukkan Tren Positif
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati (wabup) Loteng M Nursiah mengaku persoalan sampah sudah menjadi isu nasional yang harus dituntaskan.
Pemkab Loteng terus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan membangun komitmen bersama di tingkat desa.
“Kesepakatan dalam bentuk apa? yaitu mengelola sampah dalam bentuk awiq-awiq. Kemudian, Dinas LHK lakukan pendampingan, pembinaan tentang pengelolaan sampah,” katanya.
Wabup mengakui, dari 154 desa masih terdapat keterbatasan armada pengangkut sampah. Petugas sampah pun baru menjangkau wilayah Kota Praya dan sekitarnya.
Baca Juga: Wakil Bupati Lombok Tengah Turun Bantu Anak Penderita Hidrosefalus
“Kami juga butuhkan pengelolaan sampahnya, seperti kita lihat di daerah lain sudah terapkan pengelolaan sampah dan untuk itu butuh anggaran,” ucap Wabup Nursiah.
Pemkab Loteng juga berharap dapat menghadirkan investor yang berminat mengelola sampah. “Kehadiran mereka tentu menjadi komitmen kami agar bisa menjawab isu-isu sampah, (sebelum itu) kami berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk ikut berbuat mengatasi sampah,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD Loteng Lalu Muhammad Akhyar mengatakan, Loteng perlu memikirkan solusi jangka panjang.
Salah satu usulan adalah pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar.
“Karena Lombok Tengah menjadi wajah pariwisata, artinya diperlukan langkah yang efektif dan efisien dalam menangani sampah ini,” kata dia.
Langkah ini dinilai penting seiring pertumbuhan pariwisata dan aktivitas masyarakat di kawasan Mandalika.
Tanpa sistem pengelolaan terintegrasi, persoalan lingkungan dikhawatirkan semakin kompleks.
“Sebenarnya potensi sampah (beserakan di pinggir jalan) tidak besar, tetapi penanganan ini yang butuh cepat. Apakah bisa pakai sistem dumping dikumpulkan di TPS dibawa ke TPA, saya rasa anggaran mengangkut ini bisa sharing,” katanya.
Akhyar mencontohkan, sampah dari dapur MBG bisa dikoordinasikan dengan desa dalam penarikan retribusi.
“Ada kok anggaran penanganan sampahnya di MBG ini, belum lagi sampah dari perhotelan, restoran, ritel modern maupun usaha-usaha lain yang bisa memberikan retribusi,” kata Akhyar.
Politisi Golkar ini menyebut, Loteng memiliki percontohan pengelolaan sampah di Desa Semparu. Model ini dinilai bisa diterapkan di desa lain.
“Ini kan sudah ada embrionya, bisa diterapkan di desa-desa lain minimal dari rumah dipilah baru diolah, sisanya dibuang ke TPA,” kata dia.
Editor : Akbar Sirinawa