LombokPost-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Mandalika belum merata. Sejumlah sekolah di lingkar sirkuit terkendala ketersediaan lahan untuk dapur produksi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemilik lahan di kawasan strategis Mandalika lebih memilih menyewakan aset untuk homestay, ruko, atau unit usaha penunjang pariwisata. Nilai ekonomi sektor properti wisata yang tinggi membuat dapur MBG sebagai layanan publik terpinggirkan.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Tengah Lalu Muliawan mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengintervensi lahan milik warga. Saat ini, pemkab hanya menunggu mitra pemodal atau pihak swasta yang bersedia membangun fasilitas dapur tersebut.
Baca Juga: 80 Dapur MBG di Lombok Tengah Ditutup Sementara, Tak Punya IPAL dan SLHS
“Kami tidak bisa intervensi (lahan pribadi). Sekarang posisi pemerintah daerah adalah menunggu mitra sebagai pemodal atau pihak swasta yang mau membangun dapur MBG di sana,” ujar Muliawan, Minggu (12/4).
Muliawan tidak menampik masih ada sekolah di wilayah Mandalika yang belum tersentuh paket MBG. Kondisi ini ironis karena di beberapa titik lain justru banyak dapur MBG dikabarkan tutup sementara. Diduga, mahalnya biaya operasional terutama sewa tempat menjadi kendala utama program ini di wilayah premium.
“Memang ada laporan soal itu (sekolah belum dapat paket). Namun, kami akan mengecek kembali ke lapangan untuk memastikan apakah benar dapur MBG benar-benar belum hadir sama sekali di Mandalika atau ada kendala lain,” tambahnya.
Baca Juga: Dylan Wang Siap Pukau Penggemar dalam Drama Terbaru Jiang Men Du Hou, Ini Sinopsisnya!
Selain harga sewa lahan, jarak antara dapur produksi dan sekolah penerima juga menjadi pertimbangan. Jika dapur dibangun terlalu jauh demi menekan biaya sewa, kualitas dan ketepatan waktu distribusi makanan dikhawatirkan terganggu.
Kini, nasib pelajar di lingkar Mandalika bergantung pada kondisi tersebut. Di tengah geliat pariwisata, pemenuhan gizi siswa masih menghadapi kendala komersialisasi lahan.
“Kami segera mencarikan solusi inovatif, agar program nasional ini tidak sekadar menjadi wacana di tengah megahnya sirkuit kelas dunia,” tutup dia.
Editor : Akbar Sirinawa