LombokTengah-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah bertekad mengulangi capaian positif realisasi pajak, seperti tahun 2025. Di tahun lalu, dari target Rp 276,329 miliar, realisasi pajak daerah menembus Rp 325,617 miliar.
Kepala Bapenda Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu mengakui capaian diraih di tengah keterbatasan SDM. Sebagian besar pegawai Bapenda tersebar di kecamatan sebagai bendahara penerima PBB.
“Ada beberapa sektor yang realisasinya sedikit menurun karena keterbatasan SDM,” ujarnya, Selasa (28/4).
Baca Juga: Sirkuit Mandalika Siap Gelar GT World Challenge Asia 2026, MGPA Sentil Pemda Soal Investasi!
Meski begitu, Bapenda melakukan berbagai terobosan dengan memaksimalkan teknologi digital. Salah satunya melalui pemasangan sistem water meter pada pajak air tanah.
Sistem ini memungkinkan pemantauan penggunaan air secara real time melalui dashboard, sehingga perhitungan pajak lebih akurat dan transparan. Pada triwulan I 2026, penerimaan pajak air tanah sudah mencapai 50 persen dari target tahunan.
“Dengan sistem ini, kami tidak perlu turun langsung. Semua bisa dipantau dari kantor, termasuk besaran pajaknya,” jelasnya.
Selain itu, Bapenda juga mengimplementasikan Online Transaction Monitoring (OTM) pada sektor hotel, restoran, hingga parkir bandara. Sistem ini mencatat seluruh transaksi wajib pajak secara langsung untuk meminimalkan potensi kebocoran.
Baca Juga: Wabup Lombok Tengah Sebut PAD Rp 900 Miliar Butuh Kerja Ekstra
Hingga triwulan I 2026, realisasi dari sistem OTM mencapai 28 persen. Jika perangkat dimatikan, sistem akan mendeteksi dan petugas melakukan pengecekan di lapangan.
“Transaksi wajib pajak terlihat secara real time. Ini membuat pengawasan lebih efektif dan transparansi semakin terjaga,” tandasnya.
Adapun perolehan sementara pajak daerah pada bulan April 2026, kata Baiq Aluh, baru mencapai 29,84 persen dari target Rp 320 miliar atau sebesar Rp 95,5 miliar yang sudah masuk ke kas daerah.
Menanggapi keterbatasan SDM di Bapenda, Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat personel guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini menjadi atensi serius kami. Bapenda memegang peran strategis dalam mendongkrak PAD, sehingga kebutuhan SDM harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Lombok Tengah menyiapkan skema penambahan tenaga melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Skema ini akan didiskusikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Walau target pajak ini sebagian besar terpenuhi, kalau SDM memadai dengan keahliannya, tentu pengawasan dan penagihan pajak bisa lebih maksimal,” tandas mantan Sekda Loteng ini.
Editor : Akbar Sirinawa