LombokPost-Pemkab Lombok Tengah menargetkan naik kelas dari predikat Dasar ke Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Namun, target tersebut dibayangi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari perkawinan anak, pola asuh, hingga eksploitasi anak.
Wakil Bupati Lombok Tengah M Nursiah mengatakan, capaian predikat Madya harus dibarengi aksi nyata, bukan sekadar administratif. Tantangan utama saat ini adalah persoalan sosial yang berdampak pada masa depan anak.
“Kita tidak ingin predikat ini hanya di atas kertas. Tantangan besarnya adalah bagaimana kita benar-benar menekan angka perkawinan usia anak, memperbaiki pola asuh di keluarga, hingga mencegah terjadinya eksploitasi anak,“ tegasnya usai rapat koordinasi KLA di kantor bupati, Rabu (29/4).
Baca Juga: Keberadaan Balap Joki Cilik Hambat Predikat Kabupaten-Kota Layak Anak di NTB
Ia menilai, pemenuhan hak anak harus dilakukan secara terpadu. Sebanyak 24 indikator dalam lima klaster penilaian harus dijawab melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, ia menyoroti masih ada OPD yang belum maksimal, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen pendukung.
“Masih ada beberapa OPD yang belum maksimal. Padahal, inovasi dan kreativitas dalam menangani isu anak ini sangat dibutuhkan. Kita butuh data yang valid untuk membuktikan bahwa program kita berjalan,“ katanya.
Pemkab Loteng saat ini menggenjot efektivitas Perda pencegahan perkawinan anak. Edukasi ke desa dan sekolah diperkuat untuk memastikan anak tetap melanjutkan pendidikan.
“Intinya, kita ingin memastikan anak-anak di Lombok Tengah merasa aman dan terlindungi. Predikat Madya itu bonus dari kerja keras kita melindungi masa depan mereka,“ ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Loteng Kusriadi mengatakan, kompleksitas masalah di lapangan menjadi tantangan utama.
Selain keterbatasan infrastruktur seperti ruang bermain ramah anak, persoalan sosial seperti pernikahan dini masih menjadi akar masalah.
“Ini masalah kompleks. Misalnya, bagaimana kita memastikan tidak ada lagi anak yang bekerja atau dieksploitasi, serta bagaimana taman-taman kota benar-benar menjadi tempat yang aman bagi mereka. Semua ini butuh dokumentasi dan bukti nyata di aplikasi penilaian,“ katanya.
Editor : Akbar Sirinawa