LombokPost-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) mulai memetakan pergerakan mafia tanah dan mafia investasi berkedok konsultan di wilayah Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwanti-wanti agar tidak terjebak atau menjadi alat bagi para pelaku.
Kasi Intel Kajari Loteng Alfa Dera menegaskan, tingginya nilai investasi di Loteng saat ini harus dibarengi tata kelola pertanahan yang bersih dan berkepastian hukum.
Menurutnya, PPAT memegang posisi strategis untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengawal iklim investasi yang sehat.
“Kehadiran PPAT harus menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah, bukan sekadar administrasi formalitas. PPAT harus mampu mengawal investasi yang sehat,” ujar dia, Senin (1/6).
Baca Juga: Penertiban Indomaret Alfamart Bukan Demi KDMP, Wabup Loteng: Murni Penegakan Perda
Secara khusus, kejaksaan mengingatkan agar PPAT tidak diperdaya oleh oknum “konsultan hitam”.
Modus mafia investasi berkedok konsultan ini mulai dipetakan karena berpotensi memunculkan manipulasi administrasi, permainan harga tanah, hingga memicu konflik agraria yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai PPAT dimanfaatkan atau dijadikan alat oleh konsultan-konsultan hitam yang bermain di sektor pertanahan. Jangan sampai profesi ini justru menjadi pintu masuk mafia tanah maupun calo investasi,” tekannya.
Sebagai langkah konkret, Kejari Loteng memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satgas Mafia Tanah, hingga Satgas Investasi.
Baca Juga: Punya Visual Menawan dan Akting Memukau, Ini 5 Drama Populer yang Melambungkan Nama Deng Wei
Dia memastikan, Korps Adhyaksa akan mendukung penuh PPAT yang bekerja profesional dan menjaga integritas. Namun, ia juga memberi peringatan keras bagi oknum yang mencoba bermain api.
“Terhadap oknum yang terbukti melakukan penyimpangan atau ikut bermain dalam praktik mafia tanah, kami memastikan tidak akan ragu melakukan penegakan hukum secara tegas,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida