LombokPost - Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri merespons deklarasi puluhan nelayan di sekitar kawasan Bendungan Batujai. Mereka menuntut transparansi pembangunan dan kejelasan nasib ketika proyek dermaga pesawat air atau seaplane beroperasi nanti.
Rencana itu dinilai minim sosialisasi kepada masyarakat setempat. “Ya makanya kan belum, jangan dulu kita bergerak lebih jauh,” ucap Pathul pada wartawan usai menghadiri lomba desa di Desa Bilebante, Pringgarata, Kamis (2/7).
Pathul mengatakan, rencana pembangunan dermaga pesawat air masih berproses. Proyek itu menunggu rampungnya perizinan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
Baca Juga: Warga Lingkar Bendungan Batujai Tolak Seaplane, Tuntut Transparansi dan Kepastian Perut
Pihak perusahaan dilaporkan tengah melengkapi berbagai persyaratan administrasi mutlak. Mulai dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hingga izin teknis operasional lainnya.
“Secara (perizinan, Red) AMDAL juga belum, masih di kementerian, belum kita tahu (progres terbaru),” ucapnya.
Pathul menuturkan, setelah perizinan dan dokumen final, Pemkab Loteng bersama PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) atau Aman Air akan menyosialisasikan kepada masyarakat setempat.
“Itu pasti (sosialisasi) tapi kan belum, kita masih ikhtiar,” singkatnya.
Baca Juga: Bantu SID, Desa Berdaya hingga Pilkades, Loteng Terima 955 Mahasiswa KKP UIN Mataram
Pathul berharap seluruh tahapan regulasi segera klir. Dengan begitu, pasak pertama pembangunan bisa ditancapkan tahun ini. Pemerintah daerah memasang target seluruh persyaratan dan tahapan pembangunan bisa diselesaikan enam bulan ke depan.
“Mudah-mudahan target dari perusahaan ini tahun ini sudah akan dimulai,” terang bupati.
Sementara itu, nelayan lingkar Bendungan Batujai sempat mengajukan protes pada Rabu (1/7) sore. Ketua Nelayan Karang Baru Barat Beni Kuspandi menegaskan, aksi ini bukan bentuk sikap anti-pembangunan. Melainkan bentuk kekecewaan atas nihilnya sosialisasi dari pengambil kebijakan.
“Kami tolak caranya pemerintah yang seolah-olah menganggap kami tidak ada. Padahal kami menggantungkan hidup di bendungan ini,” cetus Beni.
Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmar) Pade Angen ini khawatir proyek dipaksakan tanpa ruang dialog. Kondisi itu bisa membuat akses nelayan untuk mencari nafkah terputus total. Menurutnya, simpang siur informasi di tengah masyarakat justru memicu kecurigaan.
“Kami hanya mendengar kabar burung saja soal pembangunan ini. Kalau bisa, ayo duduk bersama, berbicara bagaimana nasib kami sebagai nelayan ke depan,” tuntutnya.
Kecurigaan warga bukan tanpa alasan. Tokoh pemuda asal Dusun Tepak, Desa Penujak Akbar Tanjung membeberkan, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) sebelumnya sempat turun ke lapangan untuk meminta identitas para nelayan.
“Pihak BWS tidak memberi penjelasan detail apa alasannya mengambil data nelayan. Masyarakat bingung. Tiba-tiba sekarang muncul kabar bendungan mau dijadikan lokasi operasional seaplane,” ungkap Akbar kesal.
Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak main tabrak dalam mengeksekusi proyek. Jika rencana itu tetap dipaksakan berjalan, hak-hak ekonomi warga lingkar bendungan wajib dijamin.
“Jika memang proyek ini berlanjut, pertama kami minta kompensasi. Kedua, berikan kami peluang pekerjaan, seperti apa mekanismenya nanti? Tolong pihak terkait turun, temui masyarakat dan duduk bareng cari solusi,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa