LombokPost - Rencana menggunakan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lombok Tengah (Loteng) sebagai opsi darurat jika gagal mendapat pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengemuka. Walau opsi ini mendapat lampu hijau dari kalangan legislatif, dewan memberikan catatan kritis mengenai keterbatasan anggaran Pokir untuk membiayai proyek infrastruktur jalan.
Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi mengakui, opsi darurat tersebut sangat mungkin dilakukan. Namun, ia mempertanyakan kecukupan nilai pokir dewan jika dipaksakan untuk menuntaskan pemantapan jalan skala besar.
“Untuk satu kilometer jalan hotmix membutuhkan anggaran paling sedikit Rp 3 hingga Rp 3,5 miliar. Sementara rata-rata pokir dewan hanya hampir Rp 1,5 miliar per orang,” ujar Ahmad, Selasa (14/7).
Baca Juga: Pathul-Nursiah Mau Berutang Lagi, DPRD Wanti-wanti Masih Ada Sisa Utang Rp 113 Miliar
Meski kapasitas anggaran terbatas, Ahmad pribadi menyatakan setuju dan siap terlibat melalui sistem pembagian per daerah pemilihan (dapil). Hanya saja, ia mengingatkan ada konsekuensi yang harus dikorbankan.
“Jika pokir dialihkan ke jalan utama, aspirasi langsung dari masa reses seperti perbaikan jalan kampung, MCK, dan fasilitas umum lainnya dipastikan akan berkurang,” kata politisi NasDem ini.
Sementara untuk opsi pinjaman ke PT SMI, dirinya kembali mengingatkan agar rencana ini ditelaah dengan sangat hati-hati mengingat kewajiban pinjaman daerah yang sebelumnya saja baru akan berakhir pada Mei 2029. “Kami sedari awal sebelum bahas pinjaman harus periksa dulu potensi fiskal, apakah sudah digali belum,” tegasnya.
Baca Juga: Ngutang Rp 200 Miliar, Pemkab Loteng Bayar Bunga Rp 6,4 Miliar ke PT SMI
Dewan sangat mendorong pemkab untuk terlebih dahulu mengintensifkan sektor pajak dan retribusi daerah pada tahun 2027 tanpa harus menaikkan tarif, melainkan menutupi kebocoran-kebocoran halus yang ada. Terlebih, jika realisasi PAD tidak mencapai target Rp 534,7 miliar dan belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pemotongan dana transfer pusat, maka urgensi pinjaman ini harus memiliki dasar yang kuat.
“Untuk pinjaman harus ditelaah lebih dalam, sedangkan pokir dewan saya setuju-setuju aja, bagus itu,” katanya.
Nada dukungan juga datang dari Anggota Komisi IV DPRD Loteng Adi Bagus Karya Putra. Pria yang akrab disapa Bajang Bagus ini menyepakati pengalihan tersebut karena sebagian peruntukan pokir dewan selama ini memang menyasar sektor infrastruktur.
Terkait kecukupan anggaran, politisi Demokrat ini menilai hal itu sangat bergantung pada jenis infrastruktur jalan yang diinginkan dan kuatnya koordinasi. “Saya sih setuju saja karena ini juga untuk masyarakat Lombok Tengah. Kalau DPRD sepakat mengumpulkan Pokir untuk hotmix jalan tertentu, itu bisa saja dilakukan. Teknisnya silakan dimasukkan ke dalam pembahasan Banggar bersama TAPD,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemkab Loteng mulai melirik opsi pinjaman daerah untuk menuntaskan persoalan infrastruktur. Rencana pengajuan pinjaman baru sebesar Rp 200 miliar kepada PT SMI kini tengah dikaji secara mendalam oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga: Cegah Sengketa Informasi Sekolah, Wabup Loteng Dorong Penguatan PPID di 88 SMP Negeri
Pengkajian ditujukan untuk melihat sejauh mana peluang pemkab Loteng untuk kembali mengakses pinjaman daerah. Opsi ini nantinya akan ditelaah lebih dalam untuk masuk ke dalam postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana segar tersebut dipastikan terkunci hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan.
“Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Kami juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan (sisa Rp 113 miliar, red),” tegas Wakil Bupati Loteng M Nursiah.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post