LombokPost - Tiga menteri meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Lombok Tengah dan Lombok Timur, Jumat (31/7). Kunjungan itu untuk memastikan fasilitas berjalan baik sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.
Rombongan terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Mereka meninjau KNMP Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah (Loteng) dan KNMP Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur (Lotim).
Saat meninjau KNMP Bilelando, Zulkifli menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan. Kondisi itu terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang masih berada pada angka 103. Angka itu tertinggal dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 131.
“Jadi jauh sekali perbandingannya. Paling miskin itu nelayan,” ujar Zulkifli.
Baca Juga: Loteng Usulkan KNMP Baru di Awang dan Kuta
Pemerintah menargetkan NTN meningkat dari 103 menjadi 120 melalui program KNMP dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program itu diharapkan membuat nelayan lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing.
“KNMP ini dibangun untuk mengubah nasib nelayan, agar mereka lebih produktif, mandiri, dan memiliki daya saing,” tegasnya.
Pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 22 miliar untuk membangun kawasan terintegrasi di Bilelando. Fasilitasnya meliputi pabrik es, gudang pendingin, bengkel perahu, balai lelang ikan, fasilitas logistik, hingga sentra kuliner. Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga direncanakan dibangun sebelum September.
Baca Juga: Arai Agaska Kantongi Wildcard ARRC Mandalika 2026, Siap Debut di Kelas Supersport 600
“Untuk SPBN bagi nelayan sebentar lagi akan dibangun sebelum bulan September,” tambahnya.
Keberadaan gudang pendingin dan pabrik es diharapkan menjaga kualitas hasil tangkapan saat produksi melimpah. Nelayan dapat menyimpan ikan agar tidak membusuk dan harga jual tetap terjaga.
“Semua lengkap dengan daya dukung ini. Kalau tangkapan melimpah, bisa disimpan di cold storage atau dikirim dan dijual ke Pulau Jawa karena rantai distribusinya sudah terintegrasi,” jelas Zulkifli.
Pengurus koperasi desa akan bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola kawasan. Pemerintah pusat akan memberikan pendampingan selama dua tahun sebelum pengelolaan diserahkan kepada desa.
“Pemerintah tetap memberikan pendampingan. Setelah dua tahun, baru diserahkan ke desa untuk pengelolaannya agar menjadi aset desa yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng Nurjahman mengatakan, pihaknya masih menunggu regulasi pusat mengenai penyerahan pengelolaan KNMP kepada desa.
“Selama ini berproses, kami berharap kelengkapan fasilitas berupa SPBN segera terealisasi, soal harga dijanjikan subsidi,” cetusnya.
Sumber : Liputan Berita Lombok Post