LombokPost - Puluhan penerima manfaat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, mengalami diare dan muntah diduga akibat mengonsumsi MBG. Korban terdiri dari balita hingga anak sekolah.
Informasi yang dihimpun LombokPost menyebutkan, makanan didistribusikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bujak 1, Kamis (30/7). Keluhan kesehatan mulai dirasakan pada Jumat (31/7).
Warga mencurigai menu sate ayam dengan bumbu kacang yang dibagikan saat itu menjadi penyebabnya. Bumbu kacang diduga tidak matang sempurna dan mengeluarkan bau tidak sedap saat hendak dikonsumsi.
“Kalau kita lihat, kacangnya itu mentah, tidak digoreng dulu. Baunya juga sudah tidak enak. Kamis kita terima, Jumat paginya baru ada reaksi mencret-mencret,” ungkap Januar, salah satu orang tua balita penerima MBG, Selasa (4/8).
Warga juga menyayangkan tidak adanya penyesuaian menu untuk anak usia dini. Pihak penyedia diduga menyamakan porsi dan tingkat kepedasan makanan balita dengan siswa sekolah dasar.
“Masak menu balita pedas, disamakan dengan anak SD. Tidak ada klarifikasi dari pihak dapur, hanya permohonan maaf saja,” keluhnya.
Terpisah, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Lombok Tengah Muhammad Ihsan mengatakan, laporan pendahuluan telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan pimpinan pusat.
Baca Juga: SIHT Barabali Loteng Tunggu Penerbitan Pita Cukai
Namun, Ihsan menegaskan belum dapat memastikan penerima manfaat mengalami keracunan. Kepastian penyebab keluhan kesehatan harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
“Kita belum bisa sebutkan ini keracunan, karena harus ada uji laboratorium terlebih dahulu. Banyak variabel yang harus dicek sebelum resmi disampaikan,” ujar Ihsan.
Sebagai langkah antisipasi, operasional Dapur SPPG Bujak 1 dihentikan sementara. Dapur itu melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari jenjang taman kanak-kanak hingga madrasah aliyah.
Seluruh kegiatan pembelian bahan baku dan distribusi makanan juga dihentikan hingga ada petunjuk teknis lebih lanjut dari pimpinan pusat. Ihsan menegaskan, kewenangan menjatuhkan sanksi berada di tangan BGN pusat. Keputusan akan ditentukan berdasarkan hasil investigasi tim khusus di lapangan.
Baca Juga: Ratusan Sekolah Tanam Cabai untuk Tekan Inflasi, Pemkab Loteng Luncurkan Program BESTI
Saat ini, data penerima manfaat yang mengalami keluhan kesehatan masih divalidasi bersama KPPG. Jumlahnya diperkirakan mencapai 22 orang. Masyarakat diminta tetap tenang sembari menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post