LombokPost - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah (Loteng) pada triwulan kedua masih rendah. Hingga pertengahan tahun, serapan keuangan Pemkab Loteng belum mencapai 50 persen. Berdasarkan data evaluasi, realisasi keuangan tercatat 44 persen dari pagu Rp 1,48 triliun. Sementara realisasi fisik baru mencapai 47 persen.
Wakil Bupati Loteng M Nursiah mengakui serapan anggaran masih lambat. Kondisi itu dipengaruhi minimnya proyek fisik yang dikerjakan pada 2026. “Realisasi keuangan saat ini berada di angka 44 persen, dan fisiknya 47 persen. Harusnya sudah di atas 50 persen,” ungkap Nursiah, Kamis (6/8).
Menurut dia, sebagian pengadaan fisik masih dalam tahap perencanaan. Pemkab Loteng juga hanya mengerjakan masing-masing satu proyek jalan dan jembatan.
Baca Juga: Video Pengisian Jeriken BBM Jadi Sorotan, Warga Darek Tuntut Transparansi Penyaluran BBM
“Pengadaan fisik lainnya masih dalam tahapan perencanaan. Kenapa sedikit? Ya karena memang sedikit program kita tahun ini. Jalan raya hanya satu, jembatan hanya satu,” bebernya.
Nursiah optimistis serapan anggaran meningkat pada triwulan keempat. Pembayaran proyek fisik biasanya dilakukan mendekati akhir tahun anggaran.
“Proyek yang baru mulai dikerjakan tentu tidak mungkin langsung dibayarkan. Biasanya program fisik pembayarannya direalisasikan di akhir tahun. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan keempat realisasi fisik di akhir tahun bisa menembus 97 hingga 98 persen,” pungkas Nursiah.
Sementara itu, Anggota DPRD Loteng Muhammad Maulidi menilai serapan anggaran seharusnya sudah mencapai 60 persen memasuki bulan kedelapan. Ia meminta Pemkab Loteng belajar dari pengalaman tahun lalu. Janji mempercepat serapan APBD 2026 dinilai belum terlihat.
Baca Juga: Wabup Lombok Tengah Tinjau Lokasi SPAM Masmirah
“Padahal mereka sudah berjanji akan lebih cepat pada serapan APBD 2026 dibandingkan tahun 2025. Tapi ini justru terjadi penurunan. Memang tahun 2025 dana transfer pusat ke daerah belum dipotong,” ujar Maulidi.
Maulidi menyayangkan lambatnya serapan anggaran di tengah minimnya proyek fisik. Ia mendesak Pemkab Loteng segera melakukan percepatan agar seluruh program tuntas pada Desember.
Percepatan juga diperlukan untuk mencegah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pada 2025, SiLPA Loteng mencapai Rp 119 miliar. “Dengan asumsi yang sama, bukan tidak mungkin SiLPA besar akan terulang lagi,” cetus politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Maulidi menyarankan eksekutif dan legislatif duduk bersama merumuskan percepatan serapan. DPRD akan mendukung langkah yang berpihak kepada masyarakat, tetapi siap melakukan evaluasi jika ada skema yang menghambat pembangunan daerah.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post