LombokPost - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah (Loteng) terus mendorong pemerintah daerah lebih detail memeriksa dan menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usai menggelar rapat tertutup, dewan menemukan beberapa potensi yang belum digarap maksimal. Potensi itu mulai dari keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH), biaya sewa ekskavator, hingga retribusi wisata di pemandian Aik Bukak.
“Sehingga ketika jelas sumbernya maka jelas juga harganya. RPH misalnya, kalau mau diperiksa berapa sih jumlahnya, dikali hariannya, setahun dan per bulan berapa. Tidak mungkin dia flat, pada hari-hari tertentu orang juga bisa potong dalam jumlah besar,” kata anggota Banggar DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi kepada wartawan, Senin (10/8).
Baca Juga: Jelang MotoGP, 289 PJU Bypass Masih Padam, Dishub Loteng Sebut BPJN Tidak Ada Anggaran Pemeliharaan
Secara logika dan objektivitas, kata dia, perhitungan dengan asumsi masing-masing dari tujuh RPH hanya memotong satu ekor sapi per hari dinilai tidak masuk akal. Terlebih, biaya pemotongan hanya Rp 20 ribu per ekor.
“Kami minta juga RPH ini (data) yang tidak berizin. Pikiran baik kita ini kan (mendorong) agar RPH punya izin legalitas, belum lagi soal limbah dan macam-macam,” beber politisi NasDem itu.
Banggar juga menyoroti keberadaan satu unit alat berat ekskavator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng. Biaya sewa yang dikenakan sebesar Rp 200 ribu per jam dengan jumlah 150 jam per tahun dinilai tidak masuk akal setiap tahunnya.
“Sewa alat berat pada tiga atau empat bulan yang lalu dengan keadaan sekarang pasti berbeda,” katanya.
Baca Juga: Fiskal Loteng Lampu Kuning, PAD Baru Sokong 14 Persen APBD
Tidak hanya itu, Banggar juga menilai tiket masuk wisata Aik Bukak sudah tidak relevan. Selain itu, berdasarkan data yang disodorkan, jumlah kunjungan wisatawan ke Aik Bukak sebanyak 1.500 orang dalam setahun.
“Nilai tiket masuk untuk dewasa saja Rp 10 ribu per orang, sedikit sekali,” tegas Ahmad.
Anggota Banggar lainnya, Ferdian Elmansyah, juga mendorong mitra-mitra di Komisi II DPRD Loteng meningkatkan PAD. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang belum mencapai 100 persen retribusi pedagang di pasar tradisional.
“Pertanian juga kita minta lebih memanfaatkan kembali aset-aset pemda termasuk RPH yang dijelaskan Bang Ahmad,” cetusnya.
Adanya anggapan kepala OPD tidak berinovasi dalam meningkatkan PAD turut dibenarkan politisi Golkar itu. “Inovasi dan kreativitas ini yang masih kurang, bukan berarti tidak ada. Kita lihat capaian PAD ada, cuma kurang maksimal digali,” kata Ferdian.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post