LombokPost - Potensi budi daya udang di Lombok Tengah (Loteng) yang mencapai 350 hektare bagai raksasa yang tertidur pulas. Kondisi tambak yang mati suri itu memicu keprihatinan banyak pihak. Penyebabnya, keterbatasan pasokan air laut murni akibat lokasi tambak yang terlampau jauh dari pesisir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Loteng Nurjahman tak menampik kondisi sulit itu. Dia mengungkapkan, kendala teknis pasokan air menjadi batu sandungan utama bagi para petambak.
“Sumber airnya ini kan dari muara, di mana tidak murni dari air laut. Hal itu sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas air yang masuk ke dalam tambak,” terang Nurjahman pada LombokPost, Senin (10/8).
Baca Juga: Banjir Parah di Selatan Lombok, Tambak Udang dan Garam Rusak
Ia mengakui, tata letak kawasan tambak saat ini memang jauh dari kata ideal. Upaya penanganan sebetulnya sudah dirancang, salah satunya dengan mengusulkan perbaikan saluran irigasi menuju lokasi budi daya. Namun, Nurjahman menilai langkah itu belum tentu menjadi solusi akhir.
“Irigasi ini kalau diperbaiki ya kita cuma bisa memperdalam saja. Tapi tetap saja, sumber air dari muara akan membuat air bercampur dengan lumpur,” cetusnya.
Dampaknya, kata dia, para petambak di Loteng terpaksa hanya membudidayakan udang pada waktu-waktu tertentu. Yakni saat debit air muara sedang melimpah dan kondisinya cukup jernih. Pola musiman yang serba terbatas itu menggerus potensi ekonomi daerah.
Baca Juga: Pemkab Loteng Cari Lahan Aman untuk SPAM Baru
“Kalau dipaksakan kualitas udang juga jelek,” imbuhnya.
Padahal, hamparan tambak udang seluas 350 hektare itu tersebar di kawasan potensial, seperti Desa Bilelando, Kidang, dan Bangket Parak di Kecamatan Praya Timur. Namun, realitasnya jauh dari harapan.
“Dari total potensi yang ada, yang benar-benar produktif dimanfaatkan saat ini hanya 21 hektare,” pungkas Nurjahman.
Ketua Komisi II DPRD Loteng Ferdian Elmansyah membenarkan kondisi itu setelah berkoordinasi dengan dinas terkait. Mengandalkan air muara membuat kualitas udang menurun dan hasilnya tidak maksimal.
“Yang dikelola UPT pun hanya beberapa saja berproduksi,” cetusnya.
Baca Juga: DPRD Loteng Sentil Tata Kelola Aset
Dewan mendorong agar permasalahan saluran irigasi ditangani melalui kolaborasi dengan Dinas PUPR Loteng. Sebab, penanganan saluran berada di ranah dinas tersebut. Dislutkan Loteng juga diarahkan agar bisa jemput bola ke pemerintah pusat.
“Akibat irigasi yang tidak jalan, produksi jadi menurun,” kata politisi Golkar itu.
Jemput bola ke pemerintah pusat lebih disarankan mengingat perbaikan saluran irigasi tambak membutuhkan anggaran cukup besar. APBD dinilai tidak bisa menangani kebutuhan itu karena adanya pemangkasan anggaran.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika Absen dari GTWCA 2027
“Koordinasi antara Dinas PUPR dan Dislutkan ke pusat, kalau ada program dari pusat diusahakan ke daerah,” kata dia.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post