LombokPost - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) terus mempercepat penanganan kemiskinan dan menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Strategi disiapkan melalui validasi data lapangan serta penguatan sinergi lintas sektor.
Pada awal 2026, angka kemiskinan ekstrem di Gumi Tatas Tuhu Trasna berada di kisaran 0,72 persen atau setara 8.000 jiwa. Meski menunjukkan tren melandai, Pemkab Loteng memilih melakukan verifikasi ulang sembari menunggu rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil Bupati (Wabup) Loteng M Nursiah menegaskan pentingnya akurasi data sebelum program dijalankan. Dengan begitu, intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Yang paling penting sekarang memastikan kembali siapa yang benar-benar masuk kategori kemiskinan ekstrem. Setelah datanya valid, baru kita tentukan bentuk intervensinya sesuai kebutuhan mereka,” tegas Nursiah kepada wartawan, Selasa (11/8).
Baca Juga: Peternakan Jadi Tumpuan Tekan Kemiskinan, Pemkab Loteng Gelontorkan Bantuan Peternakan 2026
Dari hasil evaluasi, kata Wabup, akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi warga kurang mampu dinilai sudah relatif memadai di Loteng. Karena itu, fokus intervensi kini diarahkan pada perbaikan kualitas hidup dan kemandirian finansial keluarga melalui tiga pilar utama.
“Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan sanitasi lingkungan,” terang politisi Golkar ini.
Untuk pemberdayaan ekonomi, program akan dirancang berdasarkan potensi lokal penerima manfaat. Mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM agar masyarakat mampu memperoleh penghasilan mandiri yang berkelanjutan.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika Absen dari GTWCA 2027
Terkait alokasi anggaran, Pemkab Loteng masih menunggu hasil kalkulasi kebutuhan berdasarkan data lapangan. Sebagai gambaran, biaya perbaikan RTLH diperkirakan sekitar Rp 20 juta per unit. Sementara skema pemberdayaan ekonomi akan disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan.
“Ini masih dibahas, program dijalankan setelah datanya jelas, pastikan dulu sasarannya,” ucap mantan Sekda Loteng itu.
Langkah pengentasan kemiskinan, kata Wabup, harus diperkuat melalui kolaborasi bersama lembaga kemanusiaan internasional, salah satunya Islamic Relief. Wabup mengaku sudah turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan program kerja sama berjalan efektif di lapangan.
Baca Juga: Hitung-hitungan PAD Loteng Dinilai Tak Masuk Akal, Dari RPH, Sewa Alat Berat hingga Wisata Aik Bukak
Dia menekankan, kunci mempercepat pengentasan kemiskinan terletak pada kuatnya sinergi lintas sektor. Mulai dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Kita ingin menghadirkan program yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi benar-benar mampu mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post