LombokPost-Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lombok Tengah (Loteng) bergerak cepat membentengi citra pariwisata menjelang gelaran ajang balap internasional MotoGP Mandalika 2026.
Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli) maupun pelanggaran di kawasan destinasi wisata.
Langkah tegas ini ditandai penerbitan Surat Imbauan Nomor: 620/39/UM/2026. Bupati meminta seluruh pengelola destinasi wisata dari wilayah pesisir selatan hingga wisata alam di utara untuk menjaga integritas, transparansi tarif, dan kualitas layanan.
Baca Juga: Akses ke Bukit Seger Lombok Tengah Keropos, Bahayakan Wisatawan
Melalui surat imbauan tersebut, Bupati menetapkan enam poin mendasar yang wajib dipatuhi:
1. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta keramahan petugas.
2. Pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan.
3. Keterbukaan dan transparansi tarif layanan.
4. Kepatuhan untuk tidak menarik pungutan di luar ketentuan resmi.
5. Pemasangan papan informasi tarif yang jelas dan mudah terlihat oleh pengunjung.
6. Pencegahan dan penindakan tegas terhadap segala bentuk praktik pungli.
“Kami berharap seluruh pengelola destinasi wisata dapat memberikan pelayanan yang aman, nyaman, tertib, transparan, dan profesional,” tegas Pathul, Rabu (30/9).
Baca Juga: Viral Wisatawan Ditarik Biaya Selfie dan Toilet di Benang Kelambu, Ini Penjelasan Pengelola
Langkah tersebut merespons keluhan wisatawan atas maraknya dugaan pungli. Praktik tak terpuji ini tidak hanya mencuat di kawasan Kuta Mandalika, tetapi juga merambah hingga ke objek wisata alam seperti Air Terjun Benang Kelambu. Pemkab Loteng enggan momentum emas perhelatan MotoGP ternoda oleh aksi oknum-oknum tak bertanggung jawab.
Pathul mengungkapkan, potensi pariwisata Loteng terbentang luas sepanjang 87 kilometer pesisir pantai dari Pelabuhan Awang di timur hingga Torok di barat. Karena itu, penataan dan pengawasan ekstra ketat kini digencarkan.
"Kami sudah kumpulkan Kadispar dan Satpol PP untuk terus berkoordinasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkapnya.
Baca Juga: Pungli Ancam Citra Pariwisata Bukit Seger, Wabup Loteng Dorong Kejelasan Status Lahan
Selain instruksi internal, Pemkab Loteng telah bersurat secara tertulis kepada para pelaku usaha pariwisata. Pemanggilan serta klarifikasi pun sudah dijalankan terhadap oknum yang terindikasi melakukan pelanggaran. Pengawasan melekat di lapangan kini melibatkan jajaran Satpol PP hingga dinas teknis terkait.
Pathul memperingatkan, agar tidak ada pihak yang bersikap arogan atau membandel dengan mengklaim sepihak lahan atau melanggar regulasi kawasan.
"Kalau ada yang mengatakan 'ini tanah saya' dan lain sebagainya, namanya juga manusia. Kalau merasa tentu ada klarifikasi. Orang-orang yang melakukan hal tak diinginkan sedang dilokalisasi. Mereka sudah dipanggil Kadus, besok lebih jauh lagi. Kalau tidak mengikuti aturan ya sudah kita tindak," tegasnya.
Pathul menekankan, nama baik dan reputasi pariwisata Lombok Tengah sangat ditentukan oleh kenyamanan serta kepastian biaya yang dirasakan langsung oleh para pelancong.
Baca Juga: MotoGP Mandalika Masuk Tahap Final Check
“Mari ciptakan destinasi wisata yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kemajuan Lombok Tengah,” pungkasnya.
Editor : Jelo JSumber : Liputan Berita Lombok Post