LombokPost - Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lombok Tengah (Loteng) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 diwarnai kritik. Dewan menyoroti postur anggaran daerah yang dinilai didominasi belanja operasional birokrasi sehingga mengecilkan alokasi belanja modal untuk pembangunan.
Berdasarkan data RAPBD 2027, total alokasi belanja daerah sebesar Rp 2,53 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi menyedot anggaran hingga Rp 2,11 triliun atau setara 83,5 persen. Di dalamnya, belanja pegawai menguras Rp 1,23 triliun serta belanja barang dan jasa menyerap Rp 806,31 miliar.
Baca Juga: HUT Ke-81 Loteng dan Ranperda APBD 2027, Momentum Refleksi dan Penguatan Transformasi Masmirah
Akibatnya, porsi belanja modal yang semestinya menjadi motor penggerak pembangunan menyisakan Rp 175,36 miliar. Ketimpangan ini memicu keprihatinan dari fraksi-fraksi DPRD Loteng.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Loteng Rakyatulliwauddin menyayangkan porsi anggaran yang timpang itu. “Bagaimana daerah bisa mempercepat penanganan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur jika anggaran modal dipangkas demi kebutuhan operasional,” tegasnya saat membacakan pemandangan umum fraksi, Senin (19/10).
Kritik senada disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Mengingat adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, Gerindra mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Baca Juga: Bapenda Dukung Lombok Tengah MASMIRAH Melalui Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah daerah diminta tegas membatasi pembelanjaan aset bergerak seperti kendaraan dinas. Pemerintah diminta mengalihkan anggarannya ke sektor infrastruktur jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, serta kesehatan.
“Kedepankan program kegiatan yang bersifat mendesak dan skala prioritas serta memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD),” cetus juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Loteng Lalu Abdus Sahid.
Langkah efisiensi juga disuarakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Amanat Perjuangan Rakyat (Ampera). Kedua fraksi menekankan agar APBD 2027 tidak habis hanya untuk membiayai kebutuhan internal birokrasi dan operasional rutin.
Di sisi lain, Fraksi Partai NasDem melempar catatan kritis terkait transparansi dampak ekonomi ajang MotoGP Mandalika 2026. Klaim perputaran uang yang digadang-gadang mencapai Rp 5 triliun dinilai perlu dibarengi laporan resmi mengenai kontribusi riilnya terhadap PAD dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
NasDem bersama PPP juga menyoroti penurunan alokasi Dana Desa (DD) yang dikhawatirkan memperlambat pembangunan tingkat desa, terlebih Loteng bersiap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada akhir Oktober.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mengingatkan Pemkab Loteng agar tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Golkar meminta agar program prioritas daerah Penguatan Transformasi Masmirah dapat direalisasikan secara terukur dan memberikan manfaat nyata.
Baca Juga: MotoGP Mandalika jadi Magnet Investor Melirik NTB
Terpisah, Wakil Bupati (wabup) Loteng M Nursiah menegaskan, struktur anggaran, program kegiatan, hingga alokasi belanja yang diajukan pemerintah daerah telah melalui proses kajian dan analisis mendalam bersama OPD terkait.
“Semua jenis belanja dan program kegiatan sudah diproses sesuai aturan dan memiliki ukuran yang jelas. Ada kajian dan analisanya dari TAPD bersama OPD,” ujar Nursiah.
Terkait dengan sorotan tajam dari sejumlah fraksi mengenai porsi belanja pegawai dan operasional birokrasi yang dinilai masih mendominasi struktur APBD, Nursiah menjelaskan hal itu berkaitan langsung dengan pemenuhan hak aparatur, termasuk PNS, PPPK, serta tenaga pensiunan.
Baca Juga: Gubernur NTB Tekankan Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di HUT Ke-81 Loteng
“Kalau belanja pegawai itu jelas. Jumlah PNS kita hampir 15.000 orang. Itu wajib kita anggarkan untuk penggajian mereka,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan tetap membuka ruang dialog dan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng guna membedah program-program yang menjadi skala prioritas bagi masyarakat.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan Berita Lombok Post