LombokPost - Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) M Nursiah menyoroti tiga persoalan dalam perencanaan program organisasi perangkat daerah (OPD), yakni kebiasaan menyalin program tahun sebelumnya, ego sektoral, dan lemahnya penyusunan indikator kinerja.
Dia meminta seluruh OPD segera membenahi pola kerja agar target pembangunan dalam RPJMD 2025—2029 dapat tercapai.
Menurutnya, pemda masih memiliki sejumlah catatan serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD 2025—2029 yang belum tercapai secara optimal.
Mengingat waktu efektif masa jabatan tinggal tiga tahun, ia meminta jajaran birokrasi tidak bekerja dengan cara-cara lama.
“Jabatan yang saudara emban adalah amanah untuk bekerja dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” ujar Nursiah, Senin (16/11).
Baca Juga: Lombok Tengah Genjot Program Oplah 4.700 Ha,Wabup Nursiah Turun Cek Pompa Listrik
Wabup mengidentifikasi tiga kendala utama dalam proses perencanaan perangkat daerah yang harus segera diperbaiki.
Pertama, pola piker copy-paste (copas) atau salin-tempel dan rutinitas yang membuat penyusunan program kerap hanya mengulang program tahun sebelumnya tanpa analisis akar masalah yang tajam.
Kedua, ego sektoral yang menyebabkan program berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi lintas sektor.
Ketiga, ketidakcermatan dalam menyusun indikator dan target program yang belum didukung rincian subkegiatan yang logis.
Karena itu, Nursia meminta seluruh OPD memperkuat fungsi kendali dan orkestrasi perencanaan melalui Bapperida sebagai dapur perencanaan daerah yang berwenang mencoret usulan tanpa indikator yang jelas.
Kemudian, membenahi pola koordinasi lintas sektor berbasis data tunggal yang valid melalui forum tematik dan keroyokan program. Selain itu, mengawal konsistensi perencanaan dari hulu hingga hilir agar selaras, mulai dari dokumen perencanaan hingga masuk ke KUA-PPAS dan APBD.
Baca Juga: Kisah Satini Menenun Serat Daun Nanas, Selembar Kain Dikerjakan Berhari-hari dengan Kesabaran
Termasuk melakukan evaluasi secara jujur, memangkas program yang tidak berdampak, serta memastikan keselarasan dokumen Renstra dan Renja dengan target RPJMD.
“Sebab yang rakyat tuntut adalah bukti nyata dari janji Masmirah, mulai dari angka kemiskinan yang menurun, kondisi jalan yang mantap, layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, hingga peningkatan perekonomian dan kesejahteraan,” pungkasnya.
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng Taufikurrahman Puanote menegaskan, pihaknya siap mengawal arahan pimpinan dalam merumuskan arah kebijakan daerah ke depan.
“Sebagai dapur perencanaan, kami di Bapperida berkomitmen memperketat verifikasi dan validasi setiap usulan program dari perangkat daerah,” katanya.
Baca Juga: Tiga UMKM Asal Loteng Sabet Penghargaan Pemuda Pelopor Desa NTB 2026
Ia menambahkan, Bapperida juga akan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor berbasis tematik guna meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral antar-OPD.
“Sinergi ini diyakini menjadi kunci utama agar program-program prioritas pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan Berita Lombok Post