Di tahun 2023 nanti, Pemda KSB menyepakati 65 program prioritas utama dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp 93 miliar lebih. Jumlah itu tersebar di delapan kecamatan se KSB.
Bupati KSB HW. Musyafirin mengatakan, Musrenbang tahun 2023 ini untuk kali kedua digelar. Karena itu, dia mengingatkan, Musrenbang ini salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan. Proses penyelengaraan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencaan nasional Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Bupati menegaskan, masyarakat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaa, monitoring, dan evaluasi. ’’Pemda dan masyarakat beserta pemangku kepentingan bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan KSB, baik berlandaskan gotong royong,’’ ujarnya.
Musrenbang yang dihadiri Sekretaris Bappeda Provinsi NTB Mahjulan itu juga dimanfaatkan bupati untuk menyampaikan sejumlah capaian yang sudah diraih KSB selama ini.
Awal tahun 2022 Pemda KSB berhasil melakukan penanganan dan pencegahan covid-19, termasuk pencapaian target vaksinasi. Keberhasilan itu merupakan partipasi dan kerja kolaboratif secara gotong royong.
Bupati juga menyampaikan capaian makro pembangunan KSB tahun 2021. Berdasarakan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang dikolaborasikan dengan pertumbuhan PDRB mengalami penurunan 0,03 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi hanya pada sektor tambang. Sementara sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan dan jasa lainnya mengalami pertumbuhan positif. Kedua, angka kemiskinan sebesar 13,54 persen dengan garis kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di NTB.
’’Tahun 2023 nanti, target kita penurunan kemiskinan di KSB pada angka 11 persen. Ini agak berat. Tapi dengan kerja bersama, target itu semaksimal mungkin bisa kita capai,’’ harapnya.
Bupati optimis, target tersebut bisa direalisasikan. Apalagi, jika dilihat peringkat se NTB, KSB salah satu kabupaten yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Untuk pengangguran terbuka mencapai 5,52 persen. ’’Untuk serapan tenaga kerja, saya akan mendorong PT AMIN dan PIL, sebagai perusahaan yang melaksanakan konstruksi smelter sebanyak-banyaknya mampu menyerap tenaga kerja lokal KSB,’’ tegasnya.
Untuk merealisasikan target penurunan angka pengangguran ini, bupati mengingatkan, KSB telah memiliki peraturan bupati (Perbup) tentang rekrutmen tenaga kerja satu pintu. ’’Ini akan tetap kita terapkan, minimal dalam fase konstruksi ini 50 persen lebih tenaga kerjanya bisa diambil dari tenaga kerja lokal,’’ katanya.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 berada pada angka 71,85 persen. Ini sekaligus menjadikan KSB sebagai kabupaten pertama di NTB dengan IPM tertinggi. ’’Itu untuk kabupaten. Namun jika dilihat secara keseluruhan, masuk Kota Bima dan Kota Mataram, kita berada pada posisi ketiga. Yang paling penting, capaian IPM KSB saat ini lebih tinggi dibanding target capaian IPM NTB pada tahun 2023, yaitu 70 persen,’’ jelasnya.
Orang nomor satu KSB ini mengingatkan, tema utama pembangunan yang diusung KSB pada tahun 2023 mendatang adalah memantapkan daya saing sumber daya manusia yang berahlak mulia dan perlindungan sosial yang menyeluruh. ’’Khusus perlindungan sosial, ini tidak bisa ditawar lagi selama masa kemimpinan saya sebagai bupati. Perlindungan sosial adalah prioritas utama,’’ tambahnya.
Musrenbang 2023 ini juga menjadi bahan pengingat bagi Pemprov NTB terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada KSB. Bupati secara tegas mengingatkan jika Pemrov NTB masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Termasuk kelanjutan pembangunan jalan dua jalur TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.
’’Termasuk perbaikan jalan provinsi di Desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano. Itu harus segera dilakukan, karena itu memang menjadi kewenangan Pemrov NTB,’’ ingatnya.
Ini penting disampaikan bupati karena kondisi jalan provinsi di Desa Tambak Sari itu kerap kali dikeluhkan masyarakat. Selama ini warga selalu menyalahkan pemerintah kabupaten. ’’Tapi untungnya, sudah banyak masyarakat yang paham tentang bagaimana status jalan itu. Termasuk kewenangan penanganannya ada di tangan provinsi,’’ tambahnya lagi.
Sekretaris Bappeda Pemprov NTB Mahjulan mengatakan, KSB merupakan salah satu daerah yang sangat diandalkan NTB. Kekayaan alam yang dimiliki KSB telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di NTB. ’’Sumbawa Barat ini menjadi andalan Pemrov NTB,’’ katanya. (far/adv)
Editor : Baiq Farida