TALIWANG-Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW Musyafirin menutup tahun 2022 dengan merombak 71 pejabat. Menariknya, bupati melantik istrinya, Hj Hanifah W Musyafirin menjadi Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)
Selain itu, merombak sejumlah posisi kepala dinas. Ari Hadiarta yang sebelumnya Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah. Ibrahim sebelumnya Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjadi Kepala Diskominfo. Kamaluddin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas PMPTSP menjadi Kadis PMPTSP. Noto Karyono dari Kabag Pemerintahan Setda KSB kini diangkat menjadi Kepala Dinas Perikanan.
Bupati KSB HW Musyafirin mengatakan, keputusan ini sangat berat. Karena dalam mutasi ini kemungkinan ada yang merasa kecewa. Karena itu, dia meminta kepada para pejabat, terutama yang belum promosi untuk tidak berkecil hati. Bupati memastikan, jika sudah tiba waktunya akan pasti promosi. ’’Kita sampai tahun 2024 mendatang ada 12 jabatan eselon II yang pensiun. Pasti ada yang naik, dari eselon III ke II. Demikian juga dari IV ke III. Belum lagi ada banyak yang pensiun di eselon III,’’ katanya.
H Firin membeberkan alasan dirinya tidak memberikan promosi kepada pejabat yang usianya dianggap muda. Salah satunya akan terjadi kejenuhan dalam memegang jabatan. ’’Kalau diambil yang muda, dia menjabat sebagai kepala dinas sampai 15 tahun lebih, itu ada titik jenuhnya. Itu kenapa kita kemudian mengambil yang usia kerjanya tinggal sebentar lagi,’’ ujarnya.
Khusus kepada para pejabat yang dilantik, orang nomor satu KSB ini memberikan pesan khusus. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi misalnya, Firin meminta agar pejabat yang ditunjuk benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya. ’’Sekdis Tenaga Kerja yang baru itu saya minta langsung ke sana dari sebelumnya Sekretaris Inspektorat. Fokus 2023 di sektor tenaga kerja. Pengangguran harus bisa diminimalisir dan terus ditekan. Dengan performa pejabat yang baru saat ini pasti ada perubahan signifikan,’’ harapnya.
Dia menegaskan, pejabat yang ditunjuk harus mampu memberikan ketegasan. Tidak boleh lemah. ’’Jangan sampai penerimaan satu pintu lewat depan untuk tenaga kerja kita, tapi jendela belakangnya terbuka. Ini harus diawasi. Tenaga Kerja harus bisa memastikan kinerja satu pintu tetapi jendela atau pintu belakang harus tutup rapat,’’ tambahnya. (far/r8)
Editor : Galih Mps