Alokasi insentif fiskal ini diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany saat acara International Seminar On : Indonesian’s Fiscal Decentralization Policy For The Next Decades di Jakarta, belum lama ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, daerah-daerah yang terus mengukirkan prestasi bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Lewat pemberian insentif ini diharapkan dapat mendorong motivasi untuk para pejabat pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam pengendalian inflasi, kemiskinan, hingga belanja daerah.
’’Saya harapkan agar para penerima insentif ini akan mampu mendorong jiwa kompetitif dari daerah-daerah lainya untuk dapat meningkatkan kinerjanya,” harap dia.
Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany bangga dengan kinerja semua OPD yang telah menunjukkan kesolidan dan kekompakannya untuk Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban. ’’Hasilnya, Kabupaten Sumbawa mendapat prestasi atas kinerja dalam memberi pelayanan dasar khususnya dalam pengendalian inflasi,’’ kata dia.
Kabag Ekonomi Setda Sumbawa Khaeruddin mengatakan, arah pengguna anggaran tersebut murni untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, terutama 27 komoditas. Dia menegaskan, anggaran tersebut tidak boleh digunakan asal-asalan. Apalagi untuk honor pegawai atau biaya perjalanan dinas. ’’Sehingga item penggunaannya pun sudah jelas, seperti bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan operasi pasar dan sejenisnya,’’ terang dia.
Sebelum menerima anggaran tersebut, Pemkab Sumbawa selalu memberikan laporan secara nasional kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui rapat zoom meeting. ’’Jadi ada pekerjaan yang harus dipantau setiap hari. Yang setiap Senin secara nasional melaksanakan zoom meeting dipimpin langsung oleh Mendagri terkait tingkat inflasi,’’ ungkapnya. Karena berdasarkan pandangan pemerintah, sambung dia, inflasi terus naik akan menyentuh masyarakat dan mengganggu stabilitas serta keamanan nasional.
Pihaknya memiliki petugas lapangan untuk memantau harga 27 komoditas di pasar. Hasil pantauan tersebut yang dilaporkan ke Mendagri setiap pekan. ’’Rupanya, data laporan kita itu sejalan ketika dipadu dengan data yang dihimpun Biro Pusat Statistik. Di NTB ini, laporan kita diapresiasi dengan tindakan dalam operasi lapangan,’’ ujar dia.
Sehingga Pemkab Sumbawa dianggap cukup aktif untuk memberikan informasi. ’’Dan informasinya tidak asal, karena sinkron dengan informasi dari Biro Pusat Statistik. Kita juga selalu koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Di mana mereka juga melapor ke Pusat terkait dengan inflasi itu,’’ tambah dia. (bia/r8)
Editor : Redaksi Lombok Post