LombokPost-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KSB menerima pengaduan sejumlah pemilih yang diduga hak pilihnya tak bisa disalurkan lantaran tak dapat menunjukkan KTP.
Ketua Bawaslu KSB, Khairuddin mengatakan, pengaduan atas dugaan penghadangan pemilih menyalurkan hak pilih ini dilaporkan pemilih yang berdomisili di wilayah Kecamatan Brang Ene.
”Ada satu laporan masuk dan saat ini sudah ditangani kecamatan,’’ katanya, kamis (15/2).
Heru menjelaskan, pelapor merupakan pemilih yang telah mengantongi kartu pemilih C6 (pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Namun saat akan memberikan hak pilih, oleh petugas, pemilih bersangkutan dinyatakan tak memenuhi syarat.
”Pengaduannya berupa sengaja menghalangi hak pilih saat berada di TPS,’’ paparnya.
Heru mengaku, laporan tersebut akibat keputusan KPU Nomor 6 tahun 2023 tentang pemilih harus membawa KTP asli.
”Harusnya, ketika dia sudah tercatat dalam DPT dan punya C6, dia bisa memberikan hak pilih. Nah mungkin ada kesalahan pemahaman di tingkat penyelenggara, ini sudah ditangani Panwas kecamatan,’’ paparnya.
Diakuinya, kasus seperti ini tak hanya terjadi di Kecamatan Brang Ene. Kejadian yang sama juga terjadi di Kecamatan Maluk dan Seteluk.
”Cuma mereka belum melaporkan kepada kami. Ada sekitar lima sampai enam kasus seperti ini,’’ urainya.
Temuan lain Bawaslu di KSB, terdapat beberapa TPS mengalami kekurangan surat suara. Termasuk ditemukan adanya surat suara rusak dibeberapa TPS.
”Tapi untuk ini bisa ditangani segera,’’ tambahnya.
Lebih lanjut, Heru mengaku secara umum pelaksanaan pemilu berjalan lancar tanpa hambatan. Terkait sejumlah persoalan yang ada di TPS, seluruhnya bisa diselesaikan dengan baik.
Demikian juga soal pelanggaran, Heru demikian disapa menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait jalannya pemilu.
”Semuanya aman dan terkendali,” pungkasnya. (puj/r12)
Editor : Kimda Farida