Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

BPKB Mobil Siaga Milik Pemdes Campa Diduga Diagunkan di Bank Sinarmas

nur cahaya • Rabu, 9 April 2025 | 10:14 WIB

 

DEMO: Puluhan warga menggelar aksi di depan kantor Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Bima, Selasa (8/4).
DEMO: Puluhan warga menggelar aksi di depan kantor Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Bima, Selasa (8/4).

LombokPost-Puluhan warga menggelar aksi di depan kantor Desa Campa, Kecamatan Madapangga, Bima, Selasa (8/4). Mereka menyoroti masalah BPKB mobil siaga yang diduga diagunkan di bank, penyaluran dana desa, Bumdes, hingga pungutan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Di hadapan pendemo, Kepala Desa (Kades) Campa M Taufik mengakui BPKB mobil siaga diagunkan di Bank Sinarmas Cabang Bima. “STNK mobil siaga desa sudah ada dan bisa dilihat sekarang, sedangkan untuk BPKB mobil saat ini ada di Bank Sinarmas,” kata Taufik saat audensi dengan massa aksi.

Baca Juga: Ditinggal Memasak, Kandang Ayam di Pagesangan Jadi Arang

Dia meyakinkan pendemo dengan menawarkan untuk melihat langsung BPKB di Bank Sinarmas. “Kalaupun adik-adik mau melihatnya langsung, mari kita pergi sama-sama. Kapan waktunya, silahkan adik-adik tetapkan,” jelasnya.

Pendemo dan kades menyepakati BPKB mobil dicek, Kamis (10/4). Nantinya akan dikawal Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Campa. 

Photo
Photo

Belum diperoleh penjelasan mengapa BPKB mobil berplat merah itu sampai berada di Bank Sinarmas. Selain soal mobil siaga, pendemo yang dikomandoi Arif Rahman menuntut transparansi alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Mereka juga menuntut kejelasan mengenai Badan Usaha milik Desa (BUMDES), penarikan biaya Rp 300 ribu dalam program Prona, dan beberapa persoalan lain.

Menjawab tuntutan pendemo, pemerintah desa memperlihatkan pelaporan hasil penggunaan anggaran dari tahun 2020 sampai 2024. “Mobil siaga dibeli seharga Rp 250 juta lebih. Dipergunakan untuk kepentingan masyarakat,” sebut Taufik.

Baca Juga: Fraksi PDIP Diinstruksikan Telisik PPJU dan Pastikan Skema Tarif PPJU Benar-benar Adil, Rachmat Hidayat: Distribusi Manfaat PPJU Sangat Tidak Adil

“Untuk anggaran BUMDes sudah kami jalankan sesuai ketentuan. Kami telah menganggarkan seperti pupuk, pengadaan bibit dan obat-obatan pertanian maupun lain lain untuk kebutuhan masyarakat para petani,” sambung dia.

Terkait program Prona, Taufik menjelaskan telah diberi panduan besaran biaya di Provinsi NTB merupakan kategori dua Rp 350 ribu per lembar. “Kebijakan kepala desa, satu sertifikat hanya Rp 300 ribu saja serta ada beberapa sertifikat yang digratiskan. Apabila massa aksi tidak puas, silahkan laporkan kami ke jalur hukum,” tegasnya. (man/r5)

Editor : Jelo Sangaji
#BUMDes #bpkb #Dana Desa #siaga #aksi #mobil