LombokPost - Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, akhir pekan lalu.
Audiensi ini untuk mendorong dan meneguhkan komitmen Pemkot Bima melindungi warganya memperoleh jaminan kesehatan.
Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menegaskan, pihaknya akan terus mempertahankan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Kota Bima.
Baca Juga: Lima Perusahaan di Lobar Belum Daftarkan Pegawai Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Hal ini terbukti dari progres JKN di Kota Bima dengan cakupan kepesertaan mencapai 99 persen.
"Tingkat kepercayaan masyarakat di Kota Bima perlu ditingkatkan dan ditumbuhkan agar tidak serta merta berobat lanjut ke luar daerah, jika mampu ditangani oleh rumah sakit di daerah," katanya.
"Ke depan, dengan dibangunnya RSUD Kota Bima, diharapkan semua keluhan masyarakat akan tertangani dengan cepat di rumah sakit daerah," sambungnya.
Baca Juga: Klaim BPJS Kesehatan Senilai Rp 17 Miliar Tertunda, Pelayanan RSUD Tripat Terganggu
Aji Man sapaan Wali Kota Bima juga menyoroti keluhan yang sering dirasakan masyarakat kaitan dengan biaya tambahan yang membebani masyarakat, seperti membeli obat diluar tanggungan BPJS Kesehatan.
Dia menegaskan, hal ini perlu koordinasi kuat antara rumah sakit, BPJS, dan dokter yang memberikan resep obat kepada pasien, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan biaya tambahan.
"Resep dokter harus disesuaikan dengan daftar obat yang ditanggung oleh JKN, agar masyarakat tidak lagi dibebankan biaya tambahan," ungkap wali kota.
Baca Juga: Pasien BPJS Kesehatan Keluhkan Pelayanan RSUD Bima
Dia menginginkan adanya kesepahaman antara Pemkot Bima dengan pengurus RT/RW di kelurahan dalam mengupdate data kependudukan warga.
Misalkan ada warga yang sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, dan lainnya namun masih dibayarkan iuran BPJS oleh pemerintah. Kondisi ini yang harus dibenahi sistemnya.
"Saya minta Asisten I segera agendakan ini, undang semua RT/RW. Kita butuh peran RT/RW sebagai ujung tombak pemerintah, bila perlu kinerja mereka juga dievaluasi, agar mengupdate data kependudukan," pungkasnya. (gun/r5)
Editor : Redaksi Lombok Post