LombokPost - Wali Kota Bima HA Rahman meminta dukungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam transformasi layanan kesehatan.
Karena Kota Bima masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM dan infrastruktur.
Dia menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis di hadapan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Rabu (28/5). Di antaranya, pembangunan dan peningkatan puskesmas, terutama di wilayah padat seperti Rasanae Timur dan Kolo.
Baca Juga: Layanan Kesehatan Terjamin, 99 Persen Warga Kota Bima Dijamin BPJS
"Ini demi pemerataan layanan dasar," katanya.
Kedua, optimalisasi layanan primer melalui integrasi sistem dan penguatan kapasitas SDM, agar pelayanan menjadi lebih sigap, terukur dan berkualitas.
Ketiga, peningkatan fasilitas penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang manusiawi, layak dan terstandar.
Selain itu, Wali Kota juga telah mengajukan usulan DAK tahun 2026 kepada Kemenkes, baik untuk Dinas Kesehatan maupun RSUD Kota Bima.
Yakni pembangunan/rehab berat PKM Penanae, PKM Jatibaru, penambahan ruang layanan PKM Rasanae Timur, penambahan ruang layanan PKM Kolo, pembangunan/rehab Pustu Prima, pembangunan penambahan ruang rawat inap RSUD Kota Bima, serta pengadaan Puskesmas Keliling dan Mobil Ambulance.
"Besar harapan kami juga untuk realisasi DAK tahun 2025 untuk mendukung akselerasi pembangunan kesehatan yang inklusif dan merata," ungkap wali kota saat menyampaikan harapan dan dukungan kepada Menkes.
Baca Juga: Wali Kota Bima Minta Warga yang Buang Sampah Sembarangan Harus Disanksi
Wali Kota Bima pun menyampaikan harapan dan dukungan dari Gubernur NTB. Pertama, koordinasi percepatan pemindahan RSUD Kabupaten Bima agar tidak terjadi tumpang tindih pelayanan agar pelayanan kepada masyarakat lebih terarah.
Kedua, memfasilitasi penyerahan lahan eks pendopo lama untuk pengembangan RSUD Kota Bima sebagai rumah sakit rujukan yang representatif dan siap menghadapi tantangan masa depan.
"Dua harapan seluruh masyarakat Kota Bima kepada Pak Gubernur NTB yakni pemindahan RSUD Kabupaten Bima dan memfasilitasi penyerahan lahan eks pendopo lama semoga menjadi perhatian dan atensi Pemprov NTB," pungkasnya. (gun/r5)
Editor : Jelo Sangaji