Jumlah petani tebu pemula di Dompu yang terus bertambah dari tahun ke tahun secara signifikan menjadi bukti bahwa mereka telah mendapatkan manfaat secara ekonomi.
Lahan tidur yang jumlahnya masih sangat banyak di kabupaten ini diharapkan semuanya segera bisa ditanami tebu dan untuk itu pemda harus terlibat di dalamnya.
-----------------
Peluang Dompu untuk segera bertransformasi menjadi sentra produksi gula untuk NTB dan wilayah Indonesia Timur menjadi sangat tinggi, karena pertama, sesuai dengan platform kebijakan strategi nasional terkait ketahanan pangan, dalam hal ini komoditas gula.
Kedua, kepala daerah yang terpilih, baik di tingkat Provinsi NTB maupun Kabupaten Dompu, secara politik satu perahu besar dengan presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, yang tentunya akan memudahkan “perkawinan” kebijakan kepentingan di antara keduanya, terutama terkait dengan upaya percepatan ketahanan gula nasional.
Ketua DPRD Dompu Muttaqun yang dikonfirmasi Senin sore (2/6) memastikan tebu sudah masuk dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 baik kabupaten maupun provinsi.
“Sudah kami sampaikan dalam RPJMD baik di kabupaten maupun provinsi untuk masuk dalam program tahun 2025 ini,” kata Muttaqun.
Dia memastikan, peluang tebu untuk masuk sebagai komoditi unggulan daerah kategori holtikultura sangat terbuka.
Dia dan para rekan legislatif di tingkat kabupaten berkomitmen untuk memperjuangkannya.
Menurut politikus Partai Nasdem ini, pertimbangan mengapa tebu selalu konsisten disuarakan agar mendapat atensi banyak pihak karena komoditi ini masuk dalam program pengawasan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Pemprov NTB Bayar Kompensasi ke Pemilik Lahan Tebu Akibat Air Lindi TPAR Kebon Kongok
Apalagi perkebunan tebu di Dompu sudah diawali oleh pihak swasta yakni PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) dengan membangun pabrik gula.
Sebuah investasi nasional yang menurut Muttaqun harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Kehadiran pihak swasta tersebut yang kini menggandeng petani sekitar dan TNI sebagai mitra dalam mengelola perkebunan tebu di daerah patut didukung.
Perlu kerja sama semua pihak agar lahan perkebunan tebu di Dompu bisa diperluas dan status arealnya jelas.
“Kami ingin tebu tidak hanya memanfaatkan potensinya tapi juga harus bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Dompu,” tegasnya.
Terpisah, anggota DPRD NTB Marga Harun menilai tebu saat ini sudah masuk dalam industri pertanian yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang ada di Dompu.
Baca Juga: Bappeda NTB Dukung Tebu Jadi Komoditas Unggulan Daerah
Terlebih lagi, pengembangan perkebunan tebu yang dikelola PT SMS bersama petani sekitar telah berhasil menaikkan taraf kehidupan masyarakat.
Berkah lainnya dengan keberadaan perkebunan tebu di Dompu telah ikut berkontribusi mengurangi angka kemiskinan. Pendapatan asli daerah (PAD) juga ikut terdongkrak.
“Ini menurut pandangan saya,” kata Marga.
Mantan anggota Komisi Penyuaran Indonesia (KPI) NTB itu menilai selayaknya perkebunan tebu mendapat perhatian yang sama dengan komoditas unggulan Dompu yang lain, seperti jagung.
Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada komoditas unggulan daerah yang dianaktirikan termasuk tebu.
Baca Juga: Gubernur NTB Siap Genjot Produksi Pertanian, Lahan Area Perkebunan Tebu di Dompu akan Diperluas
Ia berharap tidak hanya program yang terstruktur namun juga perlu diadakan anggaran untuk itu.
Hal ini salah satunya didasari pada pembukaan pertumbuhan perkebunan tebu yang cukup signifikan.
Putra daerah asal Dompu juga menilai sejauh ini upaya pemkab untuk mendorong perkembangan komoditas tebu dalam rangka mengembangkan aspek ekonomi masyarakat yang diakui banyak pihak sudah cukup maksimal.
“Saya rasa yang dibutuhkan saat ini adalah perlunya menghadirkan bibit-bibit unggul agar bisa menambah semangat masyarakat untuk tidak hanya fokus berkebun jagung tapi juga tebu sehingga perkembangan ekonomi daerah bisa bergerak di banyak komoditas,” jelasnya.
Politisi yang merupakan putra Wakil Bupati Dompu Syirajuddin ini berkomitmen untuk memperjuangkan nasib masa depan tebu di daerahnya.
Kader Partai Persatuan Pembangunan akan mendorong agar pemerintah pusat segera membuat peraturan untuk menindakalanjuti kebijakan penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional.
“Jadi bukan sekedar simbolis saja ditetapkannya Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional tapi minimal daerah itu nyata mendapatkan manfaat dari penetapan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Melihat Peluang dan Tantangan Tebu Dompu di Masa Mendatang (2-Habis)
Ia berharap tidak hanya program yang terstruktur namun juga perlu diadakan anggaran untuk itu.
Perkebunan tebu diharapkan bisa menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi kerakyatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bumi Nggahi Rawi Pahu ini secara parsial.
Ia mengemukakan perkebunan tebu di Pekat adalah perwujudan hilirisasi agroindustri tebu yang sebenarnya.
Baca Juga: Melihat Peluang dan Tantangan Tebu Dompu di Masa Mendatang (1)
Tebu juga diharapkan ke depan bisa menjadi penyumbang PAD terbesar untuk Dompu sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan bisa terwujud.
“Buat para rekan anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten mari kita sama-sama berkoordinasi untuk bersinergi menyambut penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional karena ini adalah berkah untuk semua,” tandasnya.***
Editor : Kimda Farida