Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu terus memantapkan komitmennya menjadikan tebu sebagai salah satu komoditas unggulan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Langkah ini sejalan dengan upaya mengatasi persoalan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan.
Serta penyelamatan lingkungan dari ancaman kerusakan hutan yang semakin meluas.
Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan lanjutan yang digelar Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) dalam rangka proyek Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience (BUDLOC) di Jakarta.
Proyek yang meliputi wilayah Bima dan Dompu ini fokus pada pengembangan agroforestri berkelanjutan, advokasi kebijakan pembangunan rendah karbon, serta penguatan integrasi sosial di wilayah pasca-konflik lahan.
Ketua DPRD Dompu, Muttaqun, dalam pertemuan tersebut memaparkan lima akar persoalan utama yang memperparah kerusakan hutan di Dompu.
Baca Juga: Memetakan Potensi Komoditas Tebu di Labangka
“Kemiskinan, lemahnya pengawasan, belum optimalnya perhutanan sosial, dan rendahnya partisipasi serta peran kelembagaan lokal menjadi akar masalah yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi multipihak, termasuk dukungan lembaga internasional seperti YRII dan FAO yang telah menyatakan kesiapan untuk terlibat.
“InsyaAllah kick-off program ini akan dimulai Agustus,” ungkapnya.
Muttaqun menekankan pentingnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) serta integrasi program pengentasan kemiskinan dan pengelolaan hutan yang inklusif.
“YRII punya program ekonomi Islam, mikrofinansial, dan penguatan peternakan berkelanjutan dari FAO. Ini bisa direplikasi dan diintegrasikan dalam strategi Pemkab,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tebu, menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif.
Ia memastikan komoditas tebu telah masuk dalam draf RPJMD baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Tebu punya prospek besar sebagai komoditas unggulan holtikultura. Apalagi sudah ada industri pengolahannya melalui pabrik gula milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS),” tegas Muttaqun.
Pihak legislatif Dompu pun telah menyampaikan usulan ini ke pemerintah provinsi agar program pengembangan tebu mendapatkan porsi khusus dalam penguatan kedaulatan pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, akademisi IPB, Dr Adi Firmansyah dari Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan Lembaga Riset Internasional IPB menyoroti pentingnya pemetaan masalah berbasis data partisipatif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan.
“Seringkali program pemerintah tidak tepat sasaran karena data yang digunakan tidak melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut deforestasi di Dompu pada periode 2020–2024 mencapai 553 hektare. Dengan angka kemiskinan mencapai 11,59 persen, program pemberdayaan masyarakat yang inklusif menjadi sangat penting.
Dr Adi juga mengingatkan agar pendekatan monokultur dalam pertanian tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan berkelanjutan harus seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut juga disepakati pentingnya keterlibatan semua stakeholder, termasuk Baznas, Dinas Peternakan, FAO, dan lembaga pemerintah lainnya.
Mereka didorong untuk mengambil bagian dalam misi memulihkan fungsi hutan dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
Konsolidasi yang dilakukan YRII menjadi langkah awal menyatukan arah kebijakan dan menyusun strategi kolaboratif.
Selanjutnya, berbagai hasil diskusi dan rekomendasi akan disinergikan dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dompu lima tahun ke depan (Baiq Farida, Mataram/r5)
Editor : Kimda Farida