LombokPost - Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot merombak jajaran pejabat struktural di lingkup Pemkab Sumbawa. Sebanyak 89 pejabat dilantik di aula H Madilaoe ADT kantor Bupati Sumbawa, Jumat (1/8).
Pelantikan yang tertuang dalam SK Bupati Sumbawa Nomor 833 Tahun 2025 ini mencakup 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 54 Pejabat Administrator, dan 21 Pejabat Pengawas.
Di jajaran eselon II, sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran. A Yani yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD kini memimpin Dinas Ketahanan Pangan. Posisinya digantikan Junaidi, yang sebelumnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dedy Heriwibowo, yang sebelumnya kepala Dispopar kini dipercaya menakhodai kepala Bappeda.
Sedangkan, Kepala Bappeda sebelumnya Endang Saifuddin Adi Nusantara Husainy dipindah menjadi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Tata Kostara, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan bergeser ke kursi Kepala Dispopar.
Perubahan lain, Agus Mustamin dari Kepala Bapenda kini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menggantikan I Ketut Sumadi Arta, yang dipindahkan ke Kepala Badan Kesbangpol.
Sedangkan, Abdul Aziz, yang sebelumnya di Kesbangpol kini memimpin Dinas Sosial, menggantikan Abubakar, yang digeser menjadi kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Bukan hanya eselon II, sejumlah camat juga ikut berganti. Arif Alamsyah, yang sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa, kini dipercaya menjadi Camat Unter Iwes. Ikram Mubarak, yang sebelumnya Sekretaris Dinas PMD, naik menjadi Camat Rhee. Sartono, yang sebelumnya Camat Rhee, kini memimpin Kecamatan Utan.
Selain itu, Muhammad Iqbal, yang sebelumnya Sekcam Lunyuk, naik menjadi Camat Tarano. Safruddin, Sekcam Utan kini memimpin Kecamatan Lantung. Andry Agung Dewanto, yang sebelumnya Kabid Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata Dispopar, dipercaya menjadi Camat Ropang.
Bupati Jarot menegaskan, mutasi kali ini murni untuk kepentingan organisasi. Dia membantah adanya intervensi politik maupun tekanan dari pihak tertentu.
“Tidak ada muatan politis, tidak ada tekanan dari pihak mana pun atau intervensi dari yang disebut tim sukses. Ini murni untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal,” tegasnya.
Jarot menyebut pelantikan pejabat dalam enam bulan pertama masa jabatannya harus mendapatkan persetujuan Mendagri. Selain itu, ada sejumlah jabatan strategis yang kosong dan harus segera diisi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Ini ibarat menyusun awak kapal besar yang sedang mengarungi lautan pembangunan. Kalau kemudi kosong, kapal bisa oleng. Jadi semua harus terdistribusi dengan baik,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar mampu beradaptasi dengan dinamika birokrasi di era keterbukaan informasi.
“Melek media sosial, jangan abai dan jangan apatis. Kalau ada isu yang menyerang pemerintah, jawab dengan data dan tindakan nyata. Kalau ada yang salah, segera perbaiki,” pesannya.
Dia menegaskan Pemkab Sumbawa tidak anti kritik. “Kritik yang membangun itu vitamin. Jadi buka ruang partisipasi publik seluas-luasnya untuk kemajuan daerah,” tandasnya.
Jarot juga memaparkan capaian pemerintahan lima bulan terakhir. Di antaranya, Pemkab Sumbawa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI setelah dua tahun berturut-turut hanya mendapat WDP.
Selain itu, berbagai program strategis dari pemerintah pusat dan investor siap direalisasikan.
“Bekerjalah profesional dengan loyalitas tinggi, jauhi sikap arogan, praktik koruptif, dan kelompok yang memecah belah birokrasi. Perkuat koordinasi lintas perangkat daerah,” ingatnya. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji