LombokPost - Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin memastikan komitmennya untuk memperjuangkan tenaga honorer.
Di tengah keterbatasan fiskal, anggaran daerah banyak tersita untuk membayar gaji sekitar 1.200 PPPK.
Kendati demikian, tahun ini Pemkot Bima tetap mengusulkan 2.691 tenaga non ASN untuk diangkat menjadi PPPK paro waktu.
Baca Juga: Syarat Daftar PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap Dengan Cara Mendaftar dan Mekanismenya
“Saya sudah sepakat dengan Wakil Wali Kota, sebanyak 2.691 tenaga non ASN kami usulkan semua untuk diangkat menjadi PPPK paro waktu. Ke depan tinggal mengatur penempatan mereka agar optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain soal tenaga kerja, Wali Kota juga menyinggung capaian pembangunan fisik di Kota Bima.
Mulai dari sekolah bertingkat, puskesmas megah, proyek pengendalian banjir, hingga pembangunan RSUD Kota Bima sebagai rumah sakit rujukan layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi).
Delapan program ini prioritas nasional salah satunya rumah sakit lengkap berkualitas.
Ini merupakan program pemerintah pusat dalam memberikan layanan kesehatan.
“Dari delapan program prioritas nasional, salah satunya RS lengkap berkualitas program hasil terbaik cepat presiden Prabowo, pembangunan RSUD Kota Bima yang terbaik progresnya. Ini sebagai jawaban atas keresahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang representatif,” ucapnya.
Baca Juga: Pemkot Mataram Siapkan PPPK untuk Dampingi Koperasi Desa Merah Putih
Dia menyebut, pembangunan induk RSUD Kota Bima menelan pagu anggaran Rp 130 miliar.
Dengan tambahan Rp 30 miliar untuk alat kesehatan dan sarana penunjang, serta Rp 35,5 miliar untuk ruang rawat inap.
“Kalau bangunan induk RS ini selesai dibangun pada tahun 2025, maka pada Juli-Agustus 2026 bisa diresmikan. Sehingga pelayanan KJSU bisa dilayani di daerah kita sendiri,” tandasnya. (gun/r5)
Editor : Siti Aeny Maryam