Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Tebu Dompu: Status Nasional Terganjal Minim Sinergi, Kadin dan DPRD Desak Pengusaha dan Pemda Segera Bentuk Roadmap Pengembangan

Kimda Farida • Sabtu, 13 September 2025 | 09:55 WIB
BUTUH KERJA SAMA: Usai ditetapkan sebagai kawasan tebu nasional, DPRD Dompu minta pengusaha dan pemda segera duduk bersama membuat peta jalan pengembangan tebu yang jelas.
BUTUH KERJA SAMA: Usai ditetapkan sebagai kawasan tebu nasional, DPRD Dompu minta pengusaha dan pemda segera duduk bersama membuat peta jalan pengembangan tebu yang jelas.

LombokPost--Penetapan Dompu sebagai kawasan tebu nasional oleh pemerintah pusat membutuhkan langkah taktis dan sinergi konkret antara pengusaha dan pemerintah daerah.

Sayangnya, hingga saat ini, sinergi tersebut dinilai masih belum optimal.

--------------------

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB H Faurani menyatakan bahwa semua hasil bumi, termasuk tebu, memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Ia menekankan bahwa momentum penetapan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional ini harus menjadi perhatian serius pemprov.

 “Tergantung kondisi tanah kita. Yang penting kita gali semua potensi yang ada. Kalau pemerintah pusat sudah menetapkan, harusnya di-follow up. Jangan sampai kesempatan emas ini bergeser (ke daerah lain, Red),” tegas Faurani.

Namun, dalam pandangannya, di lapangan, status nasional itu belum sepenuhnya diimbangi dengan aksi kolaboratif.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Muttaqun, membantah adanya anggapan bahwa pemda "disandera" oleh komoditas tertentu, termasuk jagung.

Ia justru menegaskan bahwa bola pertama ada di pihak pengusaha, dalam hal ini PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yakni pabrik gula yang beroperasi di Pekat, Dompu.

 “Kalau memang berani, teman-teman SMS harus terbuka bersama eksekutif. Mereka perlu menyampaikan secara formal kebutuhan dan rencananya kepada pemda. Bolanya ada di pengusaha. Mereka harus aktif berkomunikasi dengan Dinas Perkebunan untuk difasilitasi pertemuan dengan Bupati,” jelas Muttaqun.

Ia berkali-kali mengatakan kesiapannya memfasilitasi pertemuan antara para pemangku kepentingan itu.

Legislator tersebut menegaskan bahwa semua komoditas, baik tebu maupun jagung, memiliki peluang yang sama untuk dikembangkan asalkan dikelola secara serius.

Namun, tanpa inisiasi dan komunikasi yang maksimal dari pengusaha juga petani, rencana pengembangan bisa saja berjalan di tempat atau bahkan memicu kebingungan dalam implementasi.

Muttaqun berharap ke depan dapat terbentuk peta jalan (roadmap) yang jelas berupa hasil kolaborasi antara PT SMS dan Pemkab Dompu. 

“Kami harap ada sinergi untuk duduk bersama membuat roadmap pengembangan tebu. Dengan dukungan pemda, mimpi Dompu sebagai kawasan tebu nasional bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.

Ia juga secara bersemangat menegaskan bahwa semua pihak di NTB sepatutnya gigih dalam ikhtiar mewujudkan Dompu sebagai kawasan tebu nasional yang sukses di kawasan Indonesia timur.

Dukungan dari Kadin dan legislator ini diharapkan dapat memacu percepatan pengembangan tebu di Bumi Tambora.

Sinergi yang solid antara swasta, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya menjadi kunci agar status kawasan tebu nasional ini tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Dompu bahkan Bumi Gora.

Editor : Kimda Farida
#Kadin NTB #Tebu Dompu