LombokPost-Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Mohamad Ansori menyuarakan masalah pendidikan di Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
Diketahui, kedatangan Mendikdasmen ini membahas sinkronisasi kebijakan dan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah NTB, Selasa (21/10).
Wabup Ansori memanfaatkan untuk menyampaikan langsung dua persoalan krusial yang masih dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa.
“Ada dua hal utama yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri, yakni kondisi fisik gedung sekolah dan penataan serta kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru P3K,” kata Ansori.
Baca Juga: Puluhan Sampan Bantuan Dinas Perikanan Sumbawa Barat Mangkrak, Dewan Desak APH Turun Selidiki
Dia menjelaskan, secara jumlah, bangunan sekolah di Sumbawa, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, sudah mencukupi. Namun, secara kualitas, masih banyak gedung yang belum layak digunakan.
“Ada sekolah yang belum memiliki plafon, jendela pun tidak ada. Kondisi ini tentu tidak ideal untuk proses belajar mengajar,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Ansori juga menyoroti masalah penempatan guru PPPK yang jauh dari domisili. Saat ini, terdapat hampir 3.000 tenaga PPPK di Kabupaten Sumbawa, sebagian besar adalah guru.
Baca Juga: Pemprov NTB dan TNI Keroyokan Reboisasi di Pulau Sumbawa
“Banyak di antara mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam setiap hari, bahkan ada yang pindah tempat tinggal demi menjalankan tugas. Akibatnya, sebagian besar pendapatan mereka habis untuk biaya transportasi,” jelasnya.
Untuk itu, Ansori mengusulkan agar pemerintah pusat memberi kelonggaran aturan mutasi bagi guru PPPK sebelum masa kerja lima tahun.
“Tujuan pengangkatan PPPK adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Tapi kalau penempatannya seperti ini, justru jadi beban" sorotnya.
"Kami berharap ada fleksibilitas agar daerah bisa menata kembali distribusi tenaga pendidik sesuai kebutuhan,” sambungnya.
Editor : Jelo Sangaji