LombokPost--Upaya memperkuat layanan hukum hingga ke tingkat daerah terus digencarkan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menjalin sinergi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sekaligus mempercepat pemenuhan Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Langkah ini mengemuka dalam audiensi antara Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dan Sekretaris Daerah Dompu H Khairul Insyan, yang berlangsung di Kantor Bupati Dompu, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum yang lebih inklusif dan merata.
Milawati menegaskan bahwa Posbankum yang telah diresmikan pada 2025 tidak boleh sekadar formalitas.
Ia mendorong implementasi nyata melalui pelatihan paralegal yang dijadwalkan berlangsung pada 19–21 Mei 2026.
Pelatihan ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari LBH, BNNP NTB, Imigrasi, hingga IPPAT NTB, dengan target 81 peserta dari Kabupaten Dompu.
“Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan partisipasi maksimal dalam pelatihan ini,” tegasnya.
Baca Juga: Ketimpangan Gender Turun, NTB Mendekati Era Penduduk Menua
Tak hanya itu, perhatian juga tertuju pada pemenuhan dokumen IRH yang menjadi indikator penting dalam reformasi hukum daerah.
Kanwil Kemenkum NTB mengingatkan agar seluruh data dukung segera dilengkapi dan diunggah tepat waktu, mengingat batas akhir yang semakin ketat.
Di sisi lain, evaluasi terhadap peraturan daerah juga menjadi sorotan. Hingga kini, jumlah perda yang telah melalui proses harmonisasi masih terbatas.
Pemerintah daerah didorong untuk lebih aktif meninjau ulang regulasi lama agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum terkini.
Sinergi ini diyakini menjadi kunci dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan pelayanan hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Desa Jenggala Lombok Utara Raih Terbaik I Desa Cantik, Komitmen Perkuat Tata Kelola Berbasis Data
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif.
“Kami ingin kerja sama ini terus diperkuat, sehingga Posbankum berjalan optimal, IRH terpenuhi, dan regulasi daerah semakin adaptif,” pungkas Milawati.
Editor : Kimda Farida