LombokPost-Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi perhatian Bupati KSB Amar Nurmansyah saat memimpin apel pagi di halaman Graha Fitrah, Kamis (4/6).
Bupati Amar mengajak seluruh perangkat daerah terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas administrasi. Capaian tersebut menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun.
"Capaian ini patut kita syukuri dan dipertahankan melalui kerja bersama seluruh perangkat daerah," kata Amar.
Namun demikian, dia menegaskan opini WTP bukan berarti seluruh persoalan dalam tata kelola pemerintahan telah selesai.
"WTP bukan berarti semua pekerjaan telah selesai. Masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius," jelasnya.
Bupati Amar meminta perangkat daerah melakukan penyempurnaan terhadap sejumlah aspek, terutama sinkronisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pencatatan aset daerah. Dia juga menekankan pentingnya klasifikasi belanja yang tepat agar seluruh pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. "Buat sistem yang benar-benar tepat," tegasnya.
Selain itu, perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah diminta terus memperkuat sistem yang transparan dan mudah diawasi. Amar juga mendorong optimalisasi transaksi non-tunai sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Sistem yang baik akan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan profesional," ujarnya.
Amar juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam administrasi kepegawaian agar seluruh proses dapat berjalan secara tertib dan akurat. Tak hanya itu, dia menyoroti disiplin aparatur sipil negara, termasuk kepatuhan dalam penggunaan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Amar, budaya tertib dan kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.
"Budaya tertib dan kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting untuk mendukung kinerja birokrasi yang profesional serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah," katanya. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji