LombokPost-Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.
Salah satunya melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB di aula Paserang Lantai III Gedung Graha Praja Sekretariat Daerah KSB, Rabu (24/6). Kegiatan itu diikuti para kepala desa, lurah, dan perangkat terkait dari seluruh wilayah KSB
Bupati KSB Amar Nurmansyah menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurutnya, evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan seluruh program pembangunan desa berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana desa. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat," kata Amar.
Baca Juga: Bupati Sumbawa Barat Ajak Warga Terbuka saat Sensus Ekonomi
Dia menekankan, pengelolaan dana desa tidak boleh hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan semata. Pemerintah desa harus mampu mengukur keberhasilan program melalui capaian yang jelas dan terukur.
"Pengelolaan dana desa harus berorientasi pada hasil. Tidak hanya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga output dan outcome yang dapat dirasakan masyarakat," ujarnya.
Amar juga mengingatkan seluruh pemerintah desa untuk tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa guna menghindari potensi pelanggaran administrasi maupun hukum.
"Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab," tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Sumbawa Barat Godok Tenaga Kerja Siap Industri
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB Tri Gunawan mengatakan, workshop ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan, tetapi juga mendorong desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.
"Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan sekaligus membantu memetakan potensi lokal yang bisa dikembangkan menjadi usaha ekonomi berkelanjutan," kata Tri.
Editor : Jelo Sangaji