LombokPost-Pemkab Sumbawa memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Mereka menggelar workshop Pengendalian Korupsi sebagai bagian dari SPIP Terintegrasi di aula H Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (8/7). Kegiatan itu melibatkan pula Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB.
Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi kepada BPKP NTB atas pendampingan yang diberikan kepada Pemda. Dia menilai workshop tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Baca Juga: Trio Pembobol Toko Bangunan di Sumbawa Dikerangkeng
Ansori menegaskan, seluruh kepala perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi dan memastikan setiap program maupun anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
"Seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk menjauhkan diri dari praktik korupsi serta memastikan setiap program dan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Dia juga menegaskan, komitmen pemda tidak hanya sebatas mengendalikan potensi korupsi, tetapi juga membangun birokrasi yang bebas dari praktik korupsi.
Baca Juga: Perlawanan Mantan Wabup Sumbawa Kandas, Praperadilan Kasus Korupsi Pengadaan Masker Ditolak
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
"Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama workshop dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas serta memperkuat integritas demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Inspektorat Sumbawa Yudi Patria Negara mengatakan, workshop yang berlangsung selama dua hari itu bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam membangun sistem pengendalian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
"Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Perwakilan BPKP NTB Priyo Kartono menjelaskan, good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, serta berkeadilan.
"Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan memastikan setiap kebijakan dan keputusan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat," katanya.
Editor : Jelo Sangaji